Home > Ragam Berita > Nasional > Yusril Menyebut Tak Ada Kewajiban Presiden Cuti Saat Maju Sebagai Capres Lagi

Yusril Menyebut Tak Ada Kewajiban Presiden Cuti Saat Maju Sebagai Capres Lagi

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ikut angkat bicara guna mengomentari meme yang beredar luas di media sosial terkait potongan UU Nomor 42 Tahun 2008 dan disertai dengan tulisan “Jokowi Sudah Sah Bukan Presiden Indonesia dan Harus Mundur Sekarang Juga.”

Yusril Menyebut Tak Ada Kewajiban Presiden Cuti Saat Maju Sebagai Capres Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Yusril menilai tidak ada keharusan bagi Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI pascadeklarasi sebagai petahana Calon Presiden (Capres) dalam ajang kontestasi politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

“Bagi Presiden yang menjadi petahana tidak ada kewajiban untuk cuti atau mengundurkan diri. Pengaturan tentang keharusan mundur atau cuti itu tidak ada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Bab yang mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tidak saja berlaku bagi Presiden Jokowi, tetapi juga bagi siapa saja yang menjadi Presiden petahana di negara kita,” kata Yusril saat ditemui di Jakarta, Senin (10/09/2018).

Baca juga : Demokrat Minta Jokowi Tiru SBY Yang Cuti Saat Kampanye Pilpres

Lebih lanjut Yusril menjelaskan bahwasanya pasal tersebut memang menjabarkan tentang aturan bagi pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatannya. Namun ketentuan itu sudah tidak berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai petahana.

“Hal yang sama diatur juga dalam pasal 170 UU Nomor 7 Tahun 2017. Di media sosial kini beredar copy Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2018 itu disertai kata-kata ‘Jokowi Sudah Sah Bukan Presiden Indonesia dan Harus Mundur Sekarang Juga’. Padahal UU Nomor 42 Tahun 2008 itu sudah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2017,” jelas Yusril.

“Berbagai meme yang hanya mengutip sepotong UU Nomor 42 Tahun 2008, padahal UU tersebut sudah tidak berlaku lagi, adalah meme yang menyesatkan dan berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang,” sambungnya.
(Muspri-harianindo.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Inilah Pernyataan Zulkifli Hasan Usai Jalani Pemeriksaan di KPK

Inilah Pernyataan Zulkifli Hasan Usai Jalani Pemeriksaan di KPK

Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan baru selesai menjalani pemeriksaan Komisi ...