Jakarta – Abraham “Lulung” Lunggana menceritakan dukanya selama menjadi anggota DPRD DKI Jakarta hingga akhirnya non-aktif karena ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif 2019.

Haji Lulung Beberan Ceritakan Duka Selama Menjadi Anggota DPRD DKI

Haji Lulung

Salah satu pengalaman duka itu yakni soal kasus uninterruptible power supply (UPS). Pengadaan alat UPS diketahui merupakan salah satu program pada APBD Perubahan 2014.

Program pengadaan UPS menjadi masalah karena dinilai tidak diperlukan oleh sekolah-sekolah. Selain itu, harga UPS dinilai terlalu mahal dari harga asli. Lulung sempat diperiksa berkali-kali oleh Bareskrim Polri karena kasus itu.

Hal itu karena Lulung dulu merupakan koordinator Komisi E, komisi yang memasukkan anggaran pengadaan alat UPS tersebut. Hal itu menjadi duka bagi Lulung karena kasus UPS hampir menjeratnya.

“Lima tahun kemarin dari 2014, perjalanan yang hampir mengalami pengalaman duka. Ada kasus UPS yang hampir saja menjerat saya, semua orang enggak percaya kalau saya tidak terlibat,” ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

Karena kasus UPS, Lulung mengaku banyak menerima kritik dari masyarakat. Dia juga di-bully di media sosial. “Saya adalah korban meme, korban hoaks, korban meme pertama di Republik Indonesia ini. Tapi sekarang alhamdulillah, saya melihat orang sudah biasa,” kata dia.

Pengalaman duka lainnya yang dialami Lulung yakni pada masa Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia dipecat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Hal itu berbeda dengan sikap PPP kubu Djan Faridz yang mendukung Ahok-Djarot. Lulung saat itu merupakan salah satu kader PPP kubu Djan.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Seluruh Pihak Tidak Bersikap Emosional

PPP diketahui pernah pecah menjadi dua kubu. Adapun kubu lainnya dipimpin Romahurmuziy yang mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada Pilkada DKI 2017.

“Pada tahun 2017, ketika pilkada saya tidak mengikuti perintah DPP, kemudian saya dipecat. Saya berpegang kepada azas partai saya dahulu dan tetap saya disalahkan, saya mendapat hukuman dipecat pada 13 Maret 2017,” ucap Lulung. (Tita Yanuantari – hariranindo.com)