Harian IndoJakarta – Pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat kritik karena berpusat di luar Pulau Jawa dan dianggap hanya buang-buang anggaran saja. Namun, Jokowi menyebut, sebagai politisi ia rela mengambil risiko tersebut karena membenahi negara yang besar memang tidak bisa instan.
“Inilah negara yang besar, yang manajemennya harus betul-betul kita ikuti. Yang ngomong itu gampang, ini enggak baik, itu enggak baik. Ya saya sampaikan, ini masih proses kita perbaiki, proses kita benahi tapi ya satu-satu,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/10).
“Enggak mungkin orang kita ini, terutama politikus, mintanya instan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, sebagai politikus ia memiliki perhitungan tersendiri mengapa dalam tahun pertama pemerintahannya lebih berfokus pada pembangunan di luar Jawa. Ia juga mengaku sudah paham, jika ingin membangun yang balik modalnya cepat memang harus di Jawa, namun ia berani mengambil risiko.
“Kenapa saya ambil risiko? Justru saya balik, yang dibangun itu yang di luar Jawa, terutama Indonesia Timur. Kenapa? Ini adalah mengelola negara, bukan perusahaan yang itung-itungannya hanya ekonomi. Negara ini perlu pemerataan, perlu namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Jika perhitungannya hanya sebatas ekonomi saja, menurut Jokowi, pembangunan cukup difokuskan di daerah Jawa saja terutama di bagian utara yang merupakan super coridor ekonomi. Hanya dengan menambah sedikit jalan tol dan pelabuhan saja, pertumbuhan ekonominya sudah bisa tumbuh pesat.
“Tapi hanya di Jawa. Apa itu namanya mengelola negara? Kan tidak. Saya sering sampaikan, ini kondisi jalan di Papua, ini jalan utama lho, jalan utama seperti ini. Saya lihat 3-4 tahun lalu, jalan 100 km, 120 km, bisa 2 hari, 3 hari, kadang 4 hari. Lalu keadilannya di mana? Pemerataannya di mana?” imbuhnya.
Untuk itu, Jokowi mengaku, saat ini ia sengaja menjalankan tahapan besar pertama dengan membangun infrastruktur di luar Jawa untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain. Sedangkan tahap besar kedua adalah membangun sumber daya manusia yang akan menjadi pondasi besar dengan adanya bonus demografi. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
