Harian IndoJakarta – Beberapa waktu yang lalu, Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto menilai kekayaan alam Indonesia tidak dikelola dengan baik. Menurutnya, kekayaan Indonesia dirampas oleh beberapa pihak, dan ditempatkan di luar negeri.
Menanggapi pernyataan dari Prabowo tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, selama ini pemerintah berusaha untuk menurunkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. Dengan demikian, masyarakat miskin juga bisa ikut merasakan kekayaan yang dimiliki oleh negara.
“Waktu Indonesia mengalami angka kesenjangan yang meningkat di 0,41 persen dilakukan upaya untuk terus memperbaiki agar kesenjangan tidak makin melebar. Negara-negara di Amerika Latin waktu itu bahkan bisa di atas 0,5 persen,” ujar Sri Mulyani di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Minggu (18/11/2018).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan, upaya pemerintah tersebut melalui berbagai macam cara. Dari sisi perpajakan, masyarakat kaya dengan miskin akan dibedakan besaran nilai pajaknya, artinya masyarakat kaya akan membayar pajak lebih besar dibandingkan masyarakat miskin. Sementara, masyarakat miskin akan dibantu pemerintah untuk pembayaran pajaknya.
“Selain itu, 40 persen masyarajat terbawah itu mendapatkan intervensi banyak sekali, mulai dari dana desa, PKH, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, bidik misi dan raskin yang sekarang jadi bantuan langsung non tunai. Itu kan dipakai terutama untuk yang 40 persen terbawah. Ini lah yg akan kita perbaiki terus,” tutur dia.
Dengan upaya tersebut, Sri Mulyani mengklaim bahwa kesenjangan masyarakat Indonesia makin menurun. Dengan begitu, masyarakat yang tadinya miskin berbalik status menjadi masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.
“Sehingga dengan demikian gini koefisien kita makin turun 0,48 persen turun 0,41 persen dan jadi 0,38 persen,” imbuh dia.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
