Harian IndoJakarta – Kementerian keuangan sudah umumkan bahwa mereka saat ini tengah mengkaji kenaikan gaji pejabat daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota. Hal tersebut merupakan strategi untuk meminimalisir tindak korupsi.
Hal ini langsung diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mana dirinya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan melakukan kajian remunerasi para pejabat struktural hingga daerah. Nantinya kajian itu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
“Dari KPK kan ada statement ada kepala-kepala daerah. Kepala komisi pemberantasan korupsi (KPK) menyampaikan remunerasi kepala daerah perlu di review. Saya gakan bikin berita sendiri mengenai itu. Kami memang melakukan review (perbaharui),” jelas dia dalam acara media breefing di Nusa Dua kemarin.
“Karena ini menyangkut pejabat negara dan strukturnya. Kalau untuk pejabat negara terhadap total anggaran itu tidak mempengaruhi porsi secara besar. Tapi secara politik, simbolis, penting . Saya tidak akan membuat statement tambahan,” kata dia.
“Nggak hanya kepala daerah, karena ini menyangkut pejabat negara seluruhnya,” ujar dia.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
