Jakarta – KPK menetapkan empat orang tersangka dari pegawai Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), karena diduga menerima suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018.

KPK Tetapkan Empat Tersangka dari Ditjen PUPR Terkait Suap SPAMKPK Tetapkan Empat Tersangka dari Ditjen PUPR Terkait Suap SPAM

Keempat orang itu adalah Anggiat Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Meina Woro selaku PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar selaku Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, dan Donny Sofyan selaku PPK SPAM Toba 1.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan akan mengembangkan kasus dugaan suap tersebut. Ia menyebutkan dalam membongkar kasus suap ini KPK menambah kekuatan yang tadinya satu satuan tugas (satgas) menjadi tiga satgas.

“Ini kan satgasnya tadinya satu, jadi malah tiga karena memang ini kelihatanya akan berkembang, sehingga kita turunkan satgas hingga tiga,” tegas Saut saat konferensi pers di KPK, Jakarta Selatan, Minggu (30/12/2018) dini hari.

Ia mengatakan apabila dalam pengembangan kasus ini mendapatkan barang bukti yang cukup, tidak menutup kemungkinan KPK akan menetapkan tersangka baru, baik atasan dari pegawai Kementrian PUPR yang sudah jadi tersangka, maupun dari unsur pihak lainnya.

“Apakah ada ke atas atau tidak, nanti kita lihat. Makanya kita kirimkan satgas tambahan,” imbuh Saut.

Saut menyatakan empat pegawai PUPR itu menerima suap total Rp 3,6 miliar dengan nominal yang berbeda-beda. Suap ini diberikan oleh Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suharto selaku Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo, Irene Irma selaku Direktur PT Tashida Perkasa Sejahtera, dan Yuliana Enganita Dibyo selaku Direktur PT Tashida Perkasa Sejahtera.

Baca juga: Polisi Ciduk Tujuh Orang yang Positif Narkoba di Tempat Hiburan Malam

Menurut Saut, keempat pejabat PUPR menerima suap untuk mengatur lelang agar dimenangkan oleh PT Wijaya Kusuma Emindo dan PT Tashida Perkasa Sejahtera.

“PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek senilai di atas Rp 50 miliar dan PT TSP mengerjakan proyek di bawah Rp 50 miliar,” ungkap Saut. (Tita Yanuantari – harianindo.com)