Harian IndoJakarta – Dalam debat perdana capres-cawapres, Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung caleg Gerindra mantan koruptor yang berkasnya ditandatangani oleh Prabowo Subianto sebagai ketum. Terkait pernyataan tersebut, tim Prabowo menyebut bahwa Jokowi telah memberikan data yang salah.
“Ada kekeliruan mendasar di situ. Memang Pak Jokowi pengen mempermalukan saja, dan datanya salah karena Pak Prabowo tidak pernah tanda tangani, itu DPRD semua,” kata anggota BPN yang juga caleg Gerindra, Miftah Sabri, di media center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).
Menurut Miftah, yang ditandatangani oleh Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra adalah caleg DPR RI. Sedangkan, dari enam mantan napi koruptor Gerindra yang dipersoalkan oleh Jokowi maju pileg untuk tingkat DPRD yang berkasnya ditandatangani oleh pengurus partai di tiap daerah masing-masing.
“Yang ditandatangani ketum dan sekjen adalah caleg DPR RI, seluruh yang mantan napi korupsi tersebut adalah DPRD, walaupun keputusan MA dan MK membolehkan,” paparnya.
Miftah menduga bahwa Jokowi melontarkan pertanyaan tersebut karena masukan dari tim. Masukan tersebut, lantas dipaksakan oleh Jokowi untuk menyerang Prabowo dalam debat perdana itu.
“Pak Jokowi diberi catatan oleh adviser dan timnya karena seru nih serang Prabowo, paksain aja. Nah, itu yang kita lihat,” ucapnya.
Meski ketika debat tersebut, Jokowi memakai data Indonesia Corruption Wach (ICW) sebagai landasan, Miftah juga memberikan perbandingan. Dia mengatakan ICW juga menyebut Gerindra sebagai partai paling akuntabel.
“Justru karena pakai data ICW, data ICW mengatakan bahwa partai Gerindra adalah partai yang paling baik laporan keuangannya, paling terbuka, dan paling akuntabel dibanding partai-partai yang lain,” imbuhnya.
Pada debat perdana capres-cawapres 2019, Jokowi sempat menyinggung soal Partai Gerindra yang mencalonkan eks napi koruptor. Menurut Jokowi, capres Prabowo Subianto, yang juga Ketum Partai Gerindra, bertanggung jawab soal caleg Gerindra eks napi koruptor.
“Kita tahu korupsi adalah kejahatan luar biasa, bahkan Pak Prabowo katakan sudah stadium 4 meskipun saya ndak setuju, saya ndak setuju,” ujar Jokowi di debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1).
“Tapi, menurut ICW, partai yang Bapak pimpin paling banyak calonkan mantan napi korupsi. Calon itu yang tanda tangan Ketum, berarti Pak Prabowo tanda tangan,” lanjut Jokowi.
Prabowo menepis Jokowi. Ia lalu menyebut enam eks napi koruptor yang menjadi caleg Gerindra bisa maju Pileg setelah melalui proses sesuai dengan aturan. Eks Danjen Kopassus itu juga mengatakan korupsi caleg-caleg Gerindra tersebut tak seberapa.
“Kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia…,” kata Prabowo.
(Ikhsan Djuhandar – www.harianindo.com)
