Jakarta – Hingga kini pemerintah masih mengkaji soal rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir terkait aspek hukumnya.

Wiranto Sebut Presiden Tidak Boleh Grasa-Grusu Soal Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir

Hal ini disebutkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, usai Presiden Jokowi memanggil para menteri bidang hukum ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019).

“Jadi Presiden tidak boleh grasa-grusu serta merta memutuskan, tapi perlu pertimbangan aspek-aspek lainnya,” ujar Wiranto di kantornya, Senin (21/1/2019) malam.

Menurut Wiranto, upaya permintaan pembebasan bersyarat telah dilakukan oleh keluarga Ba’asyir karena pertimbangan usia dan kesehatan yang semakin menurun.

“Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya, seperti ideologi, Pancasila, dan aspek hukum lainnya,” jelas Wiranto.

Karena itu Presiden Jokowi kemudian meminta kepada para pejabat terkait untuk melakukan kajian yang mendalam terkait permintaan dari keluarga Ba’asyir tersebut.

Seperti diketahui, rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir menjadi perdebatan karena Ba’asyir menolak untuk menandatangani surat pernyataan kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
(samsularifin – harianindo.com)