Home > Ragam Berita > Nasional > Menteri Susi Pudjiastuti Akan Berlakukan Kebijakan Baru Soal Kepemilikan Kapal

Menteri Susi Pudjiastuti Akan Berlakukan Kebijakan Baru Soal Kepemilikan Kapal

Jakarta – Dalam waktu dekat ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana untuk mengumumkan kepemilikan kapal ikan yang tak berizin ke publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberlakukan “naming and shaming” untuk kapal-kapal itu. Kebijakan tersebut, rencananya akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Menteri Susi Pudjiastuti Akan Berlakukan Kebijakan Baru Soal Kepemilikan Kapal

“Semua nama pemilik kapal, posisinya di mana, status, tangkapan berapa akan saya umumkan ke publik,” ujar Susi dalam keterangan tertulis, Minggu (27/1/2019).

Menurut Susi, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kepatuhan pemilik kapal perikanan terhadap prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah. Selain itu juga, publik bisa mengawasi perusahaan-perusahaan penangkap ikan yang bandel.

Pasalnya, ia menilai tingkat kepatuhan para pelaku usaha perikanan dalam negeri masih rendah. Masih banyak ditemukan kecurangan dalam pelaporan ukuran dan jumlah tangkapan kapal. KKP dianggap mempersulit perizinan kapal. Padahal, kata dia, proses perizinan kapal sudah dibuat semudah mungkin dan terbuka.

“Masih ada yang tidak jujur dan melakukan kecurangan. Memanipulasi data hasil tangkapan ikan dan keuntungan yang mereka dapat. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi kalau mereka mematuhi aturan pemerintah,” kata Susi.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo menyebutkan, hal tersebut dilakukan guna memperketat pengawasan melalui keterlibatan publik. Dengan demikian, Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) dan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagai syarat penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tak lagi dimanipulasi.

Penataan tersebut juga dilakukan guna memastikan pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak harus sesuai dengan pemanfaatan sumber daya perikanan yang mereka lakukan.

“Illegal, unreported, dan unregulated ini yang menjadi masalahnya. Pemerintah kesulitan menghitung pemanfaatannya,” kata Nilanto.

“Volumenya saja tidak tahu. Bagaimana mungkin kita bisa memungut pajak yang bagus dari usaha perikanan ini,” lanjut dia.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)

x

Check Also

Inilah Alasan Wiranto Lakukan Pembatasan Fitur Medsos

Inilah Alasan Wiranto Lakukan Pembatasan Fitur Medsos

Jakarta – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wirantomengklaim pemerintah memiliki landasan hukum untuk membatasi ...


Warning: A non-numeric value encountered in /srv/users/serverpilot/apps/harianindo/public/wp-content/plugins/mashshare-sharebar/includes/template-functions.php on line 135