Harian IndoJakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, warga Jakarta lebih membutuhkan air bersih dibandingkan minuman beralkohol.
Karena itu, Anies berencana melepas saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk. Uang hasil penjualan saham itu bisa digunakan untuk melakukan pembangunan, seperti jaringan pipanisasi air bersih.
“Saya rasa Jakarta lebih butuh air bersih, bukan air beralkohol. Itu kebutuhan Jakarta hari ini,” ujar Anies di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (9/3/2019).
Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan uang sekitar Rp 1,2 triliun jika melepas saham di Delta Djakarta. Uang itu bisa digunakan untuk membangun 100.000 jaringan baru air bersih di Ibu Kota.
“Kalau (hasil penjualan saham) itu dipakai, (bisa bangun) minimal 100.000 sambungan baru air bersih,” kata dia.
Uang hasil penjualan saham di Delta Djakarta, lanjut Anies, bisa juga digunakan untuk membangun banyak gedung sekolah atau membeli bus-bus baru. Dia menyebut, uang Pemprov DKI itu akan lebih bermanfaat dibandingkan terus-menerus ditanam di Delta Djakarta.
Karena itu, Anies berharap DPRD DKI menyetujui penjualan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta. “Kami bisa membangun lebih dari 100 sekolah seperti ini dengan dana yang ada itu, bisa dapat 240 bus,” ucap Anies.
Pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta merupakan janji kampanye Anies dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Pemprov DKI diketahui sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. DKI memiliki saham sebesar 26,25 persen di Delta Djakarta.
Baca juga: Anies : Perombakan Pejabat DKI Tidak Sama dengan Gonta-Ganti Kader Parpol
Rencana pelepasan saham di Delta Djakarta menuai pro dan kontra di DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak rencana Anies dengan alasan Delta Djakarta memberi keuntungan bagi keuangan daerah.
Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mendorong Anies melepas saham itu agar Pemprov DKI lebih leluasa mengatur peredaran minuman keras di Jakarta dan tidak ada konflik kepentingan. (Tita Yanuantari – www.harianindo.com)
