Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang menjadi tersangka terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (KS).

KPK Tetapkan Empat Tersangka Terkait Kasus Dugaan Suap Krakatau Steel

Menurut keterangan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, keempat tersangka tersebut yakni Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WNU), serta tiga orang dari pihak swasta yaitu Alexander Muskitta (AMU), Kenneth Sutradha (KS), dan Kurniawan Eddy Tjokro (KET).

“Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel,” kata Saut di KPK, Sabtu, (23/3/2019).

Saut menjelaskan, pada tahun 2019, Direktorat Teknologi dan Produksi PT KS merencanakan pengadaan kebutuhan barang dan peralatan yang masing-masing bernilai Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar.

Dalam hal ini, AMU menawarkan kepada WNU beberapa rekanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan disetujui.

AMU kemudian menetapkan commitment fee dengen rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT GK (PT Grand Kartech) dan GT (Group Tjokro) senilai 10 persen dari nilai kontrak.

Selanjutnya, AMU meminta Rp 50 juta kepada KSU dari PT GK, dan Rp 100 juta kepada KET dari GT.

“Tanggal 20 Maret 2019, AMU menerima cek Rp50 juta dari KET kemudian disetorkan ke rekening AMU. Selanjutnya, AMU juga menerima uang 4 ribu dolar Amerika dan Rp 45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari KSU. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening AMU,” jelas Saut.

“Tanggal 22 Maret 2019, Rp 20 juta diserahkan oleh AMU ke WNU di kedai kopi di daerah Bintaro,” tambahnya.

WNU dan AMU sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan deak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan KSU dan KET sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan deak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(samsularifin – harianindo.com)