Jakarta – Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menolak pernyataan Gubernur Anies Baswedan bahwa keputusan tentang tarif MRT bermuatan politis menjelang pemilu. Sebelumnya, DPRD DKI memutuskan tarif itu lebih murah dari usulan Pemerintah Provinsi DKI.

DPRD DKI Tampik Tuduhan Anies Terkait Keputusan Tarif MRT

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Gembong menilai itu hanya kecurigaan Anies. Dia mengaku menyadari kereta MRT sebagai transportasi massal yang lama dirindukan warga Jakarta sehingga perlu dipastikan bisa dimanfaatkan lewat penetapan tarif yang murah.

“Kami enggak ada urusan dengan itu, sama sekali tidak ada urusan dengan konteks Pemilu,” katanya pada Selasa (26/3/2019).

Gembong menjelaskan, saat proses pembuatannya pun, proyek MRT Jakarta bukan bertujuan untuk kepentingan pemilu. Tapi untuk menghadirkan moda transportasi modern bagi masyarakat Jakarta. Dia menyarankan Anies berpikir lebih luas.

“Jangan terlalu pendek,” katanya sambil menambahkan, “Kita berpikir Jakarta ini perlu (berpikir) komprehensif, tidak bisa sepotong begitu.”

Sebelumnya, Anies Baswedan meminta kalangan di DPRD untuk tak memasukkan unsur politis dalam penentuan tarif kereta MRT dan LRT. Menurut dia, dewan menetapkan besaran tarif di bawah atau lebih murah daripada usulan Pemprov DKI karena mendekati pemilu.

Anies menjelaskan usulan Pemprov DKI berupa tarif Rp 10 ribu per 10 kilometer untuk MRT dan Rp 6.000 flat untuk LRT telah ada hitung-hitungannya. Termasuk dengan subsidi yang harus ditanggung APBD DKI.

Baca juga: Kurniawan Eddy Tjokro Menyerahkan Diri ke KPK

Dalam rapat yang digelar Senin kemarin, DPRD DKI Jakarta malah menentukan tarif kereta MRT sebesar Rp 8.500 per 10 kilometer dan LRT Rp 5.000 flat. Alasannya, perpaduan usulan tarif dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan kedua BUMD (MRT dan LRT Jakarta).

Usai keputusan tarif MRT itu diketok Dewan, Anies langsung mengontak Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Harapannya, besaran tarif masih bisa dinegosiasikan sebelum MRT Jakarta mulai beroperasi komersil 1 April mendatang. Belum diungkap isi dan hasil komunikasi itu. (Tita Yanuantari – harianindo.com)