Jakarta – Bawaslu akhirnya memutuskan untuk mencabut akreditasi atau izin bagi salah satu lembaga pemantau Pemilu 2019 bernama Jurdil 2019. Lembaga yang mengantogi izin atas nama PT Prawedanet Aliansi Teknologi itu menyediakan situs jurdil2019.org yang berisi rekapitulasi suara Pemilu 2019.

Ini Alasan Bawaaslu Cabut Izin Jurdil 2019

Mochammad Afifudin selaku Komisioner Bawaslu RI sudah memberikan pernyataan bahwa alasan pencabutan akreditasi atau izin pemantauan karena lembaga tersebut tidak bekerja sesuai dengan prinsip pemantauan.

Saat memberikan keterangan kepada media, Afifudin menuturkan bahwa “Kami cabut akreditasinya hari ini sebagai pemantau karena tidak sesuai dengan prinsip pemantauan,”

PT Prawedanet Aliansi Teknologi sebelumnya mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk menjadi pemantau pemilu. Perusahaan itu dalam permohonannya akan melakukan pemantauan dengan membuat aplikasi pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Akan tetapi dalam prakternya ternyata berbeda dimana PT Prawedanet Aliansi Teknologi malah ikut melakukan pemaparan hasil hitung cepat alias quick count. Tak hanya itu, PT Prawedanet Aliansi Teknologi juga memublikasikan hasil hitung cepatnya melalui Bravos Radio dan situs www.jurdil2019.org.

“Bawaslu menilai PT. Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalahgunakan sertifikat akreditasi karena kalau survei urusan izinnya di KPU,” tuturnya.

(Ikhsan Djuhandar – harianindo.com)