Jakarta – Dalam persidangan kasus cerita bohong Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019), Teuku Adifitrian (40) alias Tompi, yang merupakan dokter bedah estetika dihadirkan sebagai saksi.

Tompi Sebut Hanum Rais Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Memeriksa Wajah Lebam Ratna Sarumpaet

Tompi menyinggung soal pernyataan putri politisi senior Amien Rais, Hanum Rais, yang menyebut Ratna Sarumpaet seperti Cut Nyak Dien.

“Di video itu digambarkan bagaimana mereka berjalan berdua keluar dari salah satu pendopo gitu belakangnya, kemudian Hanum Rais menceritakan sudah memeriksa yang bersangkutan (Ratna) dan yakin betul bahwasanya ini adalah korban pemukulan. Dan ini adalah contoh cut nyak dien buat dia, disitu ya konyol aja buat saya gitu,” kata Tompi di PN Jaksel, Selasa (23/4/2019).

Menurut Tompi, Hanum Rais tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa wajah Ratna yang lebam karena Hanum adalah dokter gigi, bukan dokter umum atau dokter spesialis bedah.

“Pertama kapasitas dia dokter gigi bukan dokter umum gitu, bukan spesialis bedah, tentu tidak punya kemampuan untuk mengevaluasi,” jelas Tompi.

“Beda ranah gitu, satu dokter gigi beda ranah, ilmunya beda. sekolahnya beda banget. Dokter gigi itu sendiri bukan dari dokter umum terus jadi dokter gigi,” lanjutnya.

Karena itu Tompi mempertanyakan pengakuan Hanum yang katanya telah menganalisa wajah lebam Ratna Sarumpaet saat itu.

“Dia sudah mengaku memeriksa. Artinya kalau memeriksa sudah ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Artinya kalau sudah memeriksa dan salah ada dua kesimpulannya satu tidak mampu kedua atau berbohong,” pungkas Tompi.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet mengaku dirinya telah dianiaya pada Oktober 2018 lalu, namun kemudian terbukti bahwa wajah lebam Ratna hanyalah imbas dari operasi sedot lemak yang dijalaninya.

Cerita Ratna Sarumpaet ini sempat membuat ramai publik, ditambah dengan sejumlah tokoh politik, termasuk Prabowo Subianto, ikut berkomentar dan mempercayai cerita bohong Ratna.

Ratna kemudian dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
(samsularifin – harianindo.com)