Harian IndoJakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan bahwa situs jurdil2019.org bukan lagi menjadi bagian dari pemantau pemilu. Hal itu disebabkan, kata Abhan, akreditasi PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah dicabut oleh Bawaslu.
Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Selain itu, menurut Abhan, situs tersebut juga sudah diblokir oleh Kominfo. Aksi pemblokiran tersebut dilakukan usai penetapan pencabutan akreditasi PT Prawedanet Aliansi Teknologi oleh Bawaslu.
“Prinsipnya bahwa PT Prawedanet itu saat ini bukan lagi sebagai pemantau yang terakreditasi Bawaslu. Jadi kalau ada tindakan apapun dari mereka itu sudah di luar dari pemantau,” kata Abhan saat ditemui di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (23/04/2019).
Baca juga : Sudah Disepakati, Anggota KPPS Yang Meninggal Akan Diberi Santunan Rp 36 Juta
Lebih lanjut Abhan menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan audiensi dengan pengelola situs jurdil2019 dan memberikan penjelasan terkait dengan pencabutan akreditasi. Abhan menegaskan Bawaslu juga sudah menjelaskan tugas dan fungsi pemantau pemilu kepada seluruh pemantau yang terakreditasi.
“Pertama bahwa tugas dan fungsi dan hak dari pemantau, kami sudah lama untuk mensosialisasi kepada seluruh pemantau yang ada, yang sudah terakreditasi. Prinsip pertama adalah soal imparsialitas. Saya kira itu penting bagi pemantau. Kemudian dalam kasus ini kami melihat memang soal imparsialitas ini menjadi catatan kami,” jelasnya.
PT Prawedanet Aliansi Teknologi diketahui telah menyalahgunakan sertifikat akreditasi nomor 063/Bawaslu/4/2019 yang dikeluarkan Bawaslu. Pelanggaran yang dimaksud adalah PT Prawedanet Aliansi Teknologi terindikasi bersikap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu.
(Muspri-www.harianindo.com)
