Jakarta – Penangkapan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama dinilai ilegal. KPK dinilai melakukan penyidikan tanpa adanya surat perintah.

Romahurmuziy: KPK Lakukan Penyidikan Tanpa Surat Perintah

Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum Romi, Maqdir Ismail, saat membacakan nota praperadilan. Maqdir menyebut penyadapan yang dilakukan berbeda dengan tanggal yang diperintahkan dalam surat tugas KPK.

“Kedatangan Haris Hasanudin ke rumah Romi pada 16 Februari 2019 membuktikan adanya penyadapan sebelum itu, berarti surat penyelidikan dan surat perintah tugas seharusnya dari tanggal itu,” kata Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Maqdir menambahkan penyadapan sebelum surat perintah penyelidikan membuktikan KPK melakukan penyadapan dan melakukan hal semena-mena dan ilegal. Penyelidikan Romi dinilai tidak mendasar.

“Berdasarkan undang-undang, KPK seharusnya menyadap dan merekam berdasarkan perintah penyidik yang berwewenang atau perintah ketua KPK. Kalau tidak ada perintah berarti tidak ada dasarnya,” ujar Maqdir.

Pihak Romi juga mempertanyakan sikap KPK yang tidak jelas menentukan kepemilikan barang bukti saat operasi tangkap tangan (OTT). Jika kepemilikan ambigu, kata Maqdir, maka Romi belum tentu mempunyai barang tersebut.

Baca juga: Wiranto Lakukan Rapat Terbatas untuk Soroti Kegiatan Melanggar Dalam Pemilu

“Berdasarkan barang penerimaan uang (saat OTT) telah diterbitkan perintah penyelidikan dan surat perintah tugas, namun berdasarkan penerimaan barang uang tidak diketahui itu barang siapa dan untuk siapa,” tutur Maqdir.

Berdasarkan hal itu, Romi menilai prosesi penangkapan yang dilakukan KPK tidak berdasarkan hukum. Untuk itu, kata Maqdir, seharusnya Romi tidak bisa ditangkap. (Tita Yanuantari – harianindo.com)