Jakarta – Sejumlah orang yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Kedaulatan Rakyat dikabarkan akan menggelar aksi 22 Mei besok. Aksi tersebut digelar guna memprotes hasil Pemilu 2019 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hendropriyono Beberkan Laporan Akan Ada Bom di Aksi 22 Mei

Hendropriyono Beberkan Laporan Akan Ada Bom di Aksi 22 Mei

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono membocorkan bahwasanya akan ada aksi teror dalam aksi tersebut. Hendropriyono mengaku telah mendapat informasi jika nantinya aksi tersebut akan dinodai teror bom dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Saya sangat sedih karena banyak laporan dari jajaran aparat negara, tentara, dan polisi bahwa pada saat pawai nanti yang mereka bilang namanya pawai kedaulatan rakyat atau apa itu, gonta-ganti namanya ini, pokoknya turun ke jalan, itu akan dibom,” kata Hendropriyono saat ditemui dalam acara Musyawarah Besar Kaum Muda Indonesia di Gedung Djoeang 48, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Minggu (19/05/2019).

Baca juga : Hendropriyono Bersedia Pinjamkan 152 Anjingnya Untuk Amankan Aksi 22 Mei

Lebih lanjut Hendropriyono menjelaskan bahwa teror bom itu nantinya akan dipergunakan untuk dijadikan sebuah alasan guna memfitnah pemerintah saat ini. Padahal tugas pemerintah sendiri adalah menjaga rakyatnya dalam rasa aman dan sejahtera.

“Biasa ini sudah fitnah terus fitnah terus. Kan ini yang ngebom pemerintah. Pemerintah ngebom. Ngapain ngebom rakyatnya sendiri? Pemerintah harus membawa rakyat kepada keamanan dan kesejahteraan di masyarakat. Masa dibom? Yang ngebom mereka,” jelasnya.

Hendropriyono menyebut taktik yang akan dipergunakan itu biasa disebut dengan kudeta sipil. Maksudnya adalah kudeta yang diawali dengan memantik kemarahan masyarakat dan melampiaskannya kepada pemerintah.

“Kalau sudah ada yang begini, ada yang ditembak, ada yang dibom. Maka jadilah, mereka bilang, martir. Martir konotasinya positif. Nah, maka semangat rakyat jadi terbakar untuk marah dan tujuannya jelas untuk menggulingkan pemerintahan, itu persoalannya. Melalui kudeta, ini yang kemudian disebut kudeta sipil,” pungkas Hendropriyono.
(Muspri-harianindo.com)