Jakarta – Partai Demokrat tidak akan ikut di dalam Aksi 22 Mei, Gerakan Kedaulatan Rakyat maupun Ifthor Akbar 212.

Partai Demokrat Tidak Akan Ikut Dalam Aksi 22 Mei

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, partainya hanya akan mengikuti alur yang konstitusional.

“Partai Demokrat mengikuti alur yang konstitusional,” kata Hinca, Senin (20/5/2019).

Karena itu, Demokrat mendukung penuh langkah BPN Prabowo-Sandi untuk melaporkan dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Apapun siang ini putusannya kami terima dan kita hormati,” ujar Hinca.

Bawaslu sendiri, dalam putusannya telah menolak laporan BPN karena tidak cukup bukti.

“Menetapkan, menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM tidak dapat diterima,” kata Ketua Bawaslu, Abhan, di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Menurut Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan BPN Prabowo – Sandiaga berupa link berita media online tidak dapat berdiri sendiri sebagai barang bukti.

“Mencermati bukti pelapor untuk menunjukkan bukti perbuatan sistematis, baik dari bukti p1 sampai p9, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya perbuatan yang direncanakan secara matang oleh terlapor berupa pertemuan yang diinisiasi langsung oleh terlapor,” kata komisioner Bawaslu Rahmad Bagja dalam putusannya.
(samsularifin – harianindo.com)