Jakarta – Setelah sebelumnya polemik jabatan Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah dipersoalkan oleh kubu 02, Yusril Ihza Mahendra mulai angkat bicara.

Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf Amin tersebut berargumen bahwa sebagai anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan lagi terhitung sebagai BUMN.

“Kalau sudah anak dan cucu perusahaan BUMN, ya bukan BUMN lagi namanya. Menteri BUMN juga tidak mengurusi lagi anak cucu perusahaan BUMN. Itu sepenuhnya sudah swasta,” kata Yusril.

Dengan demikian, lanjut Yusril, jabatan Cawapres Ma’ruf Amin sebagai DPS di dua bank tersebut tidak serta merta disebut sebagai pejabat BUMN.

Baca Juga: Ma’ruf Amin Jelaskan Posisinya di BUMN yang Dipersoalkan Kubu Prabowo

Pernyataan Yusril tersebut menjadi bantahan atas tudingan Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto (BW) yang mengatakan bahwa Ma’ruf Amin memiliki jabatan di dua BUMN. BW menganggap bahwa hal tersebut bisa dijadikan sebagai bukti yang dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Namun Yusril berpendapat bahwa bukti tersebut tidak kuat dan bahkan sudah usang.

“Tidak ada temuan spektatuler apapun dalam perbaikan permohonan yang dikemukakan para kuasa Hukum Paslon 02 tersebut. Biasa-biasa aja,” ujar Yusril.

Kemudian Yusril memandang bahwa perbaikan yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi masih memiliki banyak celah. Untuk itu, ia berencana untuk memaparkan sejumlah argumentasinya lebih lengkap pada persidangan di MK. (Elhas – harianindo.com)