Jakarta – Komnas HAM menyayangkan Polriyang memutuskan untuk mengadakan konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam tentangkerusuhan 22 Mei 2019. Melalui Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, lembagatersebut merasa seharusnya konferensi pers cukup diselenggarakan di kantorPolri.

Choirul berargumen bahwa pemilihan KantorKemenko Polhukam sebagai lokasi konferensi pers khawatir dipandang negatif olehpublik. Seolah-olah proses pengungkapan merupakan langkah politis.

“Alangkah baiknya Polri menyampaikan keterangan inisemua di Kantor Polri. Mengapa? Karena apapun, pasti framing-nya politik, bukanpenegakan hukum. Jika di Kantor Polri, frame yang digunakan jelas. Kalausemuanya dinarasikan di Kantor Kemenkopolhukam, jangan salahkan masyarakat takmenaruh kepercayaan bahwa Polri mengungkap framing politik,” kata Choirul pada Rabu (12/06/2019).

Menurut Choirul, pengungkapankasus seharusnya melalui perspektif hukum yang lebih jelas karena setiap dugaanharus disertakan dengan dua alat bukti. Langkah pengungkapan kasus di KantorKemenko Polhukam justru akan menimbulkan prasangka-prasangka buruk dimasyarakat.

“Kalau framing-nya politik atau keamanan, ya, enggak ada ukurannya, dan enggak berkontribusi baik terhadap penurunan tensi ketegangan di masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Anies Bakal Buka Rekaman CCTV DKI Terkait Kerusuhan 22 Mei

Terkait tim investigasibentukan Polri, Choirul berpendapat bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan.Pertama, pengungkapan dalang kerusuhan 22 Mei harus dilakukan segera, terutama denganmeninggalnya 9 korban yang diduga perusuh.

Berikutnya, Choirul meminta Polriuntuk bersikap professional dan tak pandang bulu menangkap para perusuh, termasukanggota Polri apabila melanggar prosedur.

“Misalnya kayak kejadian di Kampung Bali, orang sudahdiringkus masih saja diperlakukan secara tidak sewenang-wenang, penggunaankewenangan secara berlebihan, polisi harus berani dituntut,” kata Choirul. (Elhas-harianindo.com)