Jakarta – Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengangkat kasus penggelembungan suara pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ol[eh KPU. Tanggapan KPU langsung membantah tuduhan tersebut dan memastikan telah bekerja secara transparan dan profesional.

“Tuduhan penggelembungan suara sebanyak 17 juta sungguh tidak dapat diterima,” ujar komisioner KPU Wahyu, Rabu (12/06/2019).

Wahyu menjamin KPU telah menyelenggarakan pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, KPU telah bekerja secara independen dan profesional.

“KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 berpedoman pada prinsip independensi, profesional, dan transparan, serta membuka ruang bagi partisipasi masyarakat,” kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan bahwa saksi dari pihak Prabowo-Subianto tidak pernah mengajukan keberatan terkait selisih perolehan suara. Keberatan tersebut tidak pernah dituangkan dalam rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU.

“Dalam rekapitulasi berjenjang mulai dari PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU RI saksi paslon 02 tidak pernah berkeberatan dan mengajukan data pembanding terkait dengan selisih perolehan suara,” kata Wahyu.

Wahyu menegaskan pihaknya siap melawan tim hukum Prabowo. Menurutnya, KPU akan melawan gugatan dengan bukti dan data yang dimiliki.

“Oleh karena itu, KPU siap menghadapi tim hukum 02 dalam persidangan PHPU di MK dengan bukti dan data dukung yang lengkap,” tuturnya. (Hari-harianindo.com)