Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) melakukan survei untuk mengetahui opini publik mengenai Pemilu 2019. Dan hasilnya, mayoritas publik meyakini Pemilu 2019 telah berjalan jujur dan adil.
“Menurut publik, secara umum pemilu berlangsung jujur dan adil, meski ada sebagian kecil yang menyatakan tidak jujur dan adil,” kata Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas rilis survei nasional ‘Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional Pasca Peristiwa 21-22 Mei: Sebuah Evaluasi Publik’ di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/06/2019).
Survei dilakukan pada 20 Mei hingga 1 Juni 2019. Survei ini memakai multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Sementara Margin of error survei ini 3,05%. Pertanyaan survei adalah: “Seberapa Jurdil Pemilu 2019?”
Berikut hasilnya:
Pileg 2019
– 13% menilai sangat jurdil
– 55% cukup jurdil
– 23% kurang jurdil
– 5% tidak jurdil
– 4% tidak tahu / tidak jawab
Pilpres 2019
– 14% menilai sangat jurdil
– 55% cukup jurdil
– 22% kurang jurdil
– 5% tidak jurdil
– 3% tidak tahu / tidak jawab
Menurut Sirojudin, kepercayaan publik akan berlangsungnya pemilu ini tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2014 dan 2009. “Pada 2009, yang menilai pemilu berlangsung jurdil mencapai 67% dan pada 2014 mencapai 70,7%,” katanya.
Survei ini juga memperlihatkan mayoritas rakyat punya penilaian positif terkait kondisi bangsa dan demokrasi Indonesia. Sekitar 66% rakyat menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia, sementara 77% warga menyatakan pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang demokratis.
Selain itu, survei ini juga menunjukkan adanya penurunan kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas kualitas demokrasi di Indonesia seusai terjadinya peristiwa 21-22 Mei 2019. Survei SMRC menunjukkan kepuasan atas pelaksanaan demokrasi secara umun turun dari 74% (April 2019) menjadi 66% (Juni 2019). Berikut ini detailnya:
– 43% warga menganggap saat ini masyarakat sering takut berbicara politik, sementara pada 2014 angkanya hanya 17%
– 28% warga menilai pemerintah sering mengabaikan konstitusi, sementara pada 2014 angkanya juga 28%
– 38% warga menilai saat ini warga sering merasa takut dengan perlakuan semena-mena oleh aparat penegak hukum, sementara pada 2014 angkanya hanya 24%
– 21% warga menilai saat ini warga sering takut ikut organisasi, sementara pada 2014 angkanya hanya 10%
– 25% warga menilai saat ini warga sering takut menjalankan agama, sementara pada 2014 angkanya hanya 7%
Masyarakat yang menganggap kondisi politik saat ini buruk juga meningkat dibanding pada 2014. Saat ini sekitar 33% warga menganggap kondisi politik Indonesia buruk, sementara pada 2014 angkanya hanya sekitar 20%.
Namun adanya penurunan pandangan terkait kualitas demokrasi dan kondisi politik ini, kata Sirojudin, ternyata tidak berdampak nyata pada persepsi publik mengenai kondisi ekonomi, penegakan hukum dan keamanan. Survei SMRC memperlihatkan hanya 17% warga yang menganggap kondisi ekonomi nasional lebih buruk, hanya 21% warga yang menganggap kondisi penegakan hukum buruk dan hanya 16% warga yang menganggap kondisi keamanan buruk.
Survei SMRC menunjukkan 82% warga menganggap demokrasi adalah pilihan sistem terbaik, 86% warga menilai demokrasi cocok untuk Indonesia, 91% warga menganggap penting kebebasan untuk mengkritik pemerintah, 97% warga menganggap penting pemilu yang bebas dan adil, serta 86% warga memilih sistem demokrasi dibandingkan sistem yang lain. (Edy – www.harianindo.com)
