Jakarta – Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mengkritik sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, dengan jadwal yang sangat padat, rentang waktu penyelenggaraan sidang sangatlah pendek.

“Saya melihat memang jadwal sidang-sidang MK ini sangat ketat, sangat padat. dan sebenarnya secara logika sebenernya waktunya sangat pendek ya, terlalu pendek. Bahkan untuk mengurai sebuah persoalan yang dalam, persoalan nasional,” kata Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/06/2019). 

Menurutnya, MK seharusnya memberi waktu lebih banyak agar pihak Prabowo-Sandi mampu menganalisis persoalan dan menelaah kebenaran secara lebih fokus dan mendalam. 

“Seharusnya memang waktu yang diberikan itu lebih panjang lagi, untuk semua pihak gitu ya sehingga bisa mengeksplorasi, karena kita mencari kebenaran dan mencari keadilan di sini. Jadi kebenaran dan keadilan yang final, menurut hukum yang ada di negara kita gitu loh terkait dengan pilpres maupun pileg,” ujar Fadli.

Baca Juga: Tanggapi Sidang MK, Adian Napitupulu: “Ujung-Ujungnya Mereka Pasti Kalah”

Meskipun tidak puas dengan durasi sidang yang ia nilai terlampau singkat, politisi yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu Kendati demikian, masih menyimpan harapan bahwa Prabowo-Sandi akan memenangkan gugatan mereka. Dengan segala bukti dan saksi yang dihadirkan, ia yakin bahwa hakim akan memberikan pertimbangan mengenai posisi gugatan pihaknya. 

Sebenarnya, UU Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 475 ayat 3 telah memberikan dasar hukum mengenai rentang waktu penyelesaian sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Menurut aturan tersebut, ditentukan bahwa MK diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara PHPU.

Sementara itu, menurut jadwal sidang lanjutan gugatan Pilpres 2019 akan digelar Selasa (18/06/2019). Menyusul sidang perdana yang telah digelar pada hari Jumat (14/06/2019) lalu. Untuk putusan sidang akan disampaikan paling lambat 28 Juni 2019.

“Tanggal 17 Juni 2019 untuk pemeriksaan pembuktian. Jadi semua telah duduk di ruang sidang itu. Pemohon dalilnya apa, Jawaban termohon itu seperti apa, apakah mereka semua mengajukan saksi mengajukan ahli. Baru kemudian nanti setelah selesai kemudian pembahasan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan bukti dan 28 Juni MK akan dilaksanakan keputusan,” papar jubir MK, Fajar Laksono. (Elhas-harianindo.com)