JAKARTA – I Wayan Sudirta menyatakan bahwa permohonan gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi melenceng dari peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu juga dinyatakan oleh para pengamat yang tidak satupun menyebut gugatan Prabowo-Sandi sesuai dengan ketentuan hukum.

“Inilah permohonan yang selama saya tahu, permohonan ini, selain tidak lazim, aneh, saya harus berani mengatakan, permohonan yang paling menyimpang dari aturan dan peraturan MK. Paling menyimpang,” kata Wayan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/06/2019).

Wayan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Prabowo-Sandi ke MK tidak sesuai dengan persyaratan formil maupun materiil.
Secara formil, gugatan yang dimohonkan tidak mengandung penjelasan mengenai perselisihan suara atau penghitungan suara.
Padahal, berdasarkan pada peraturan MK, pemohon harus memasukan penjelasan soal perselisihan suara dikarenakan gugatan yang diajukan terkait perselisihan hasil pilpres.
Adapun Wayan menelai secara materiil, pemohon berusaha untuk menambahkan lampiran permohonan baru.
“Ketika ditampilkan lampiran, berusaha untuk membelok keadaan karena sudah tidak mampu mempertahankan permohonan tanggal 24 (Mei) dengan menambahkan lampiran yang menurut kami permohonan baru,” ujar dia.

Wayan menegaskan bahwa kubu Prabowo-Sandi telah menggali “kuburannya” sendiri dengan membuat berkas gugatan permohonan sebanyak 146 halaman dan 15 petitum.
Sebab, anggap dia, sesuai dengan teori permohonan, gugatan semakin ringkas akan semakin baik.

Sebaliknya, makin panjang sebuah permohonan, maka akan semakin sulit pembuktiannya.
“Ini kan sama dengan mencari kuburan namanya. Ini mencari mati dengan menyiapkan tali gantungan sendiri menjerat lehernya,” katanya.
Tim Hukum Prabowo-Sandi mengajukan permohonan gugatan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/05/2019).
Kemudian, yang bersangkutan memohon perbaikan permohonan gugatan pada Senin (10/06/2019).
Dalam persidangan perdana sengketa hasil pilpres yang digelar MK Jumat (14/06/2019), Tim Hukum Prabowo-Sandi diminta untuk membacakan materi permohonan gugatan awal oleh Majelis Hakim.

Namun demikian, yang dibacakan adalah materi permohonan perbaikan. (Hari-harianindo.com)