Jakarta – Dalam membalas gugatan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, Tim kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin menyebut bahwa kubu pemohon justru lebih condong membangun opini daripada menghadirkan fakta hukum.
Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf menyebut bahwa tim Prabowo-Sandi dalam gugatannya justru menunjukkan pola-pola post-truth.
“Tantangan terbesar yang dihadapi proses Pemilu 2019 ini adalah fenomena politik pasca-kebenaran atau post-truth politics yang menguat beberapa tahun terakhir ini. Ciri-ciri post-truth adalah penggunaan strategi untuk membangun narasi politik tertentu untuk meraih emosi publik dengan memanfaatkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang membuat preferensi politik publik lebih didominasi oleh faktor emosional dibandingkan dengan faktor rasional,” kata Yusril saat membacakan jawaban atas gugatan Prabowo-Sandi pada Selasa (18/06/2019).
Baca Juga: Gelar Aksi di MK, Massa Bawa Spanduk Berbahasa Inggris
Yusril pun juga menambahkan bahwa narasi kecurangan yang acapkali disebut oleh kubu 02 seharusnya patut dikritisi.
“Oleh karena itu, Pihak Terkait memandang sangatlah penting untuk memilah dan mengkritisi bangunan narasi yang dijadikan dalil-dalil permohonan Pemohon. Narasi kecurangan yang diulang-ulang terus-menerus tanpa menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, klaim kemenangan tanpa menunjukkan dasar dan angka yang valid, upaya mendelegitimasi kepercayaan publik pada lembaga penyelenggara Pemilu dan lembaga peradilan hendaknya tidak dijadikan dasar untuk membangun kehidupan politik yang pesimistik dan penuh curiga,” imbuhnya.
Dengan makin maraknya berita-berita lancung dan memicu kebencian, Yusril memandang bahwa para elite politik wajib mengkondisikan jalannya pemilu dengan damai dan sejuk.
“Para elite politik memiliki tanggung jawab agar praktik politik di Indonesia tetap mendasarkan diri pada nilai-nilai moral. Penyebaran berita bohong, hoax, fitnah, penggunaan sentimen suku, agama, dan ras yang sempat mewarnai proses Pemilu 2019 ini,” ujarnya.
Yusril juga menekankan pentingnya tata laku berpolitik yang santun dan sehat demi keberlangsungan bangsa Indonesia.
“Tidak boleh terus-menerus berlanjut dan harus dijadikan pelajaran berharga untuk membangun kehidupan politik yang sehat dan berkeadaban di masa-masa yang akan datang,” kata Yusril. (Elhas-www.harianindo.com)
