Jakarta – Dalam gugatannya, Tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanyakan mengapa tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One tak lagi muncul dan tidak ada liputan media mengenai Reuni 212. Namun menurut Bawaslu, kedua hal tersebut tidak tergolong sebagai bentuk pelanggaran pemilu.

“Pemohon dalam permohonannya huruf F angka 1 dan angka 2 mendalilkan bahwa berita reuni 212 tidak diliput oleh media massa dan tayangan Indonesia Lawyers Club tidak ditayangkan sampai dengan waktu yang tidak terbatas merupakan salah satu bentuk pembatasan akses terhadap media dan pers,” kata Ketua Bawaslu, Abhan, dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/06/2019).

Perihal peranan pers, Abhan mengatakan bahwa Bawaslu telah menjalankan berbagai upaya demi menjaga netralitas pers dalam pemberitaan Pemilu 2019. Untuk itu, mereka telah menggandeng sejumlah lembaga seperti KPU, KPI, hingga Dewan Pers.

Baca Juga: Tim Hukum Jokowi Anggap Aneh Kubu 02 Persoalkan Situng KPU

“Bahwa Bawaslu telah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk menjaga netralitas pers dan lembaga penyiaran dengan membuat Keputusan Bersama Nomor 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 26/HM.02-NK/)1/KPU/IX/2018, Nomor 17/K/KPI/HK.03/02/09/2019, dan Nomor 06/DP/SKB/IX/2018 antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019,” sambungnya.

Selain itu, Abhan juga menyinggung perihal penutupan situs Jurdil201.org. Menurut Bawaslu, situs tersebut terbukti secara hukum melanggar aturan tentang pemantauan pemilu.

“Bahwa pada kenyataannya PT Prawedanet Aliansi Teknologi mempublikasikan hasil penghitungan cepat melalui situs www.jurdil2019.org. Dengan menampilkan hasil penghitungan cepat pada dasarnya PT Prawedanet Aliansi Teknologi melanggar aturan terkait larangan bagi Pemantau Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 442 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 21 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum,” jelasnya. (Elhas-harianindo.com)