JAKARTA – Tim kuasa hukum paslon 02 Bambang Widjojanto menuding bahwa tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) meremehkan sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/06).
Sebab, kata dia, tim kuasa hukum KPU tak dapat menjawab pertanyaan merea berkenaan dengan keabsahan Ma’ruf Amin sebagai cawapres dalam sidang lanjutan tersebut.

“Jadi, ketika bicara cawapres, dia juga melakukan kegagalan,” kata BW sapaan akrab Bambang Widjojanto ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/0) ini.

Menurut dia, tim kuasa hukum KPU hanya berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN, untuk menjawab keabsahan Ma’ruf Amin menjadi cawapres.

BW menambahkan bahwa KPU tidak bisa menjawab persoalan terkait dengan keabsahan Ma’ruf seperti tertuang dalam Putusan MA Nomor 21 Tahun 2017 yang menyatakan anak perusahaan BUMN merupakan perseroan pelat merah.

“Bagaimana dengan putusan MA Nomor 21 Tahun 2017. Di aturan itu menyatakan, anak perusahaan itu BUMN,” ucap BW.

Selain itu, Dia mengklaim bahwa KPU tidak mampu membuktikan persoalan keabsahan status Ma’ruf, sebagaimana aturan yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 48 Tahun 2013.

“Jadi, dia menggunakan UU BUMN (untuk menjawab dalil), tetapi tidak mampu menjelaskan soal putusan MA dan putusan MK,” ungkap BW.
Menurut BW, tim kuasa hukum KPU tidak berhasil memberikan keyakinan kepada hakim dan publik bahwa Ma’ruf bukanlah pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai cawapres nomor urut 02. Jawaban KPU, justru mbulnder dan menunjukkan bahwa paslon 01 melanggar Pasal 277 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Jadi, menurut saya dia gagal menjelaskan bahwa paslon 01 bukan sebagai pejabat BUMN. Dia gagal,” pungkas dia.
Sebagai informasi, tim kuasa hukum paslon 02 selalu menggaris bawahi bahwa seseorang tidak boleh memiliki jabatan di BUMN ketika sudah dinyatakan sebagai cawapres 2019.

Namun pada faktanya cawapres Ma’ruf Amin masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua bank yakni Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Tim paslon 02 mengklaim bahwa Ma’ruf masih berstatus sebagai pejabat BUMN. Sebab, Syariah Mandiri dan BNI Syariah merupakan bank pelat merah.

Fakta tersebut sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum paslon 02 di dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di MK, Jumat (14/06) kemarin. Dengan alasan tersebut Tim kuasa hukum 02 secara tegas meminta MK membatalakan pencalonan paslon 01.

Persoalan keabsahan Ma’ruf sudah dijawab KPU di sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK, Selasa ini. Dalam sidang, tim kuasa hukum KPU menyatakan bahwa Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan BUMN berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN. (Hari-harianindo.com)