Jakarta – Terkait kabar patroli grup Whatsapp oleh polisi, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno turut bersuara. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk serangan terhadap privasi masyarakat.

“Saya pikir tindakan seperti ini adalah tindakan pemerintah antidemokrasi. Men-detect grup WA kemudian ruang privasi warga negara. Itu adalah tindakan-tindakan antidemokrasi, bahkan bertentangan dengan UUD ’45,” kata Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak pada Rabu (19/06/2019).

Selain cenderung antidemokrasi, patroli siber tersebut juga tergolong sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. 

“Bagi kami, kebijakan ini bisa dituntut secara hukum. Kebijakan ini terang sudah melanggar prinsip kita bernegara, yaitu melanggar UUD ’45,” tambahnya.

Baca Juga: Begini Cara Polisi Telusuri Grup WA Penyebar Kebencian

Seyogianya, kata Dahnil, pemerintah harus menghentikan kebijakan tersebut agar tidak dicap sebagai pemerintah otoriter.

Pada kesempatan sebelumnya, Polri mengklarifikasi bahwa patroli grup Whatsapp hanya menyasar grup-grup yang dicurigai menjadi sarana penyebaran hoax.

“Ini sebenarnya harus saya luruskan dulu ya, pengungkapan kasus yang kemarin, kita menggunakan WhatsApp itu adalah sebuah capture. Bukan kita langsung mengawasi percakapan di grup itu,” terang Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/06/2019). (Elhas-harianindo.com)