Jakarta – Perempuan Indonesia merupakan kelompok yang paling rentan terpapar radikalisme. Hal ini disampaikan oleh Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati. Pengamat militer dan intelijen itu mengatakan bahwa kerentanan perempuan disebabkan karena posisinya yang marjinal dan subordinat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi posisi perempuan tersebut antara lain agama, sosial, dan budaya.

Nuning, sapaan akrab Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, perekrutan perempuan biasanya dilakukan melalui pernikahan. Hal tersebut juga ditambah dengan pembingkaian sosial bahwa kaum hawa merupakan objek yang harus mematuhi suaminya.

“Kemudian, mereka mendapatkan indoktrinasi bahwa ideologi Pancasila dan sistem demokrasi adalah buatan thoghut sebagai faktor untuk meneguhkan legitimasi agama. Dengan kultur patriarki di Indonesia, yang menempatkan perempuan dalam posisi marjinal dan subordinat, maka kaum perempuan akan lebih mudah terpapar radikalisme,” kata Nuning pada acara “Dialog Merajut Kebhinekaan” di The Goodrich Hotel, Jakarta, Kamis (20/06/2019).

Baca Juga: Daripada Merepotkan, Menhn Minta WNI Pendukung ISIS Berjuang Sampai Mati di Suriah

Meskipun perempuan di pedesaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah memiliki probabilitas lebih tinggi untuk terjebak dalam radikalisme, namun Nuning tak menampik fakta bahwa radikalisme telah memasuki kawasan urban. Internet dan media sosial lah yang dituding menjadi sarana utama penyebaran paham radikal dan seringkali disisipi dengan nilai-nilai patriarki.

“Hal ini juga didorong oleh fenomena post truth dan hoax di media sosial yang menempatkan narasi radikal diproduksi secara besar-besaran, multi-channel, cepat, bias konfirmasi, dan manipulatif,” papar Nuning.

Nuning berargumen bahwa langkah penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) belumlah cukup. Upaya pencegahan juga harus berfokus pada kaum perempuan. Selain itu, pengarusutamaan gender juga menjadi faktor penting dalam membendung radikalisasi kaum perempuan.

“Untuk pencegahan di media sosial, pembatasan tidak efektif untuk menangkal radikalisme. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia,” terang Nuning. (Elhas-harianindo.com)