Jakarta – Sehubungan dengan rencana Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan GNPF yang akan mengadakan aksi kawal sidang sengketa hasil Pilpres 2019 sekaligus halalbihalal di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK), pihak kepolisian melarang penyelenggaraan aksi pada 28 Juni tersebut.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, di dalam undang-undang tertera larangan untuk berdemonstrasi di jalan protokol. Jalan Medan Merdeka Barat yang notabene merupakan letak gedung MK adalah jalan protokol dan dekat dengan Istana Merdeka.

“Bahwa aksi di jalan protokol depan MK oleh pihak mana pun dilarang karena melanggar UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Pasal 6, yang bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain,” kata Argo pada Minggu (23/06/2019).

Baca Juga: Azyumardi Azra: “Rakyat Capek dengan Kegaduhan Politik, Apalagi dengan Membawa Agama”

Argo juga sempat menyebut aksi 21-22 Mei 2019 di depan Bawaslu. Menurutnya, aksi tersebut diklaim damai meskipun kemudian berubah rusuh.

“Belajar dari insiden Bawaslu, meski disebutkan aksi superdamai tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian disalahgunakan,” tegasnya.

Ia pun meminta kubu PA 212 agar menyelenggarakan halalbihalal di lokasi selain gedung MK. Selain itu, ia berharap tidak adanya aksi yang dimaksudkan untuk mengintervensi keputusan hakim MK.

“Biarkan hakim MK bekerja tanpa tekanan, karena semua persidangannya sudah di-cover banyak media secara langsung, dan hasil keputusan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Sebelumnya, tersiar kabar bahwa sejumlah organisasi massa seperti PA 212 dan GNPF akan menyelenggarakan aksi kawal sidang MK. Aksi yang rencananya akan dimulai pada 28 Juni 2019 tersebut juga dimaksudkan untuk merayakan kemenangan Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019. Disebutkan pula bahwa Habib Rizieq Syihab juga mendukung acara tersebut. (Elhas-harianindo.com)