Jakarta – Aksi demonstrasi kembali digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya Monas. Sejumlah massa aksi yang menamakan diri mereka Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan mengklaim bahwa aksi mereka adalah untuk mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sidang gugatan hasil Pilpres 2019. Hal tersebut diucapkan oleh koordinator massa, Abdullah Hehamahua.

“Tujuan utama teman-teman dan saya ke sini memberikan dukungan moril, support kepada anggota MK supaya mereka tidak usah takut, tidak usah khawatir merasa terintimidasi, merasa tertekan mereka melaksanakan saja sesuai tupoksi, sesuai dengan undang-undang MK putusan mereka itu berdasarkan keadilan sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua putusan pengadilan selalu begitu, berdasarkan keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Abdullah Hehamahua pada Rabu (26/06/2019).

Dukungan itu diperlukan karena menurut Abdullah, komposisi sembilan hakim MK tersebut berdasarkan usulan tiga pihak besar. Tiga orang diusulkan oleh pemerintah, tiga orang dari Mahkamah Agung (MA), dan tiga orang sisanya merupakan usulan dari partai besar di DPR.

Baca Juga: Orator Ajak Massa Aksi di MK Salat Zuhur di Jl Medan Merdeka Barat

Komposisi seperti itulah yang membuat hakim MK rentan akan konflik kepentingan (conflict of interest). Terlebih, mantan penasehat KPK itu menyoroti PDIP, Golkar, dan Demokrat sebagai tiga besar partai terkorup.

“Partai-partai besar pengalaman saya di KPK berdasarkan data-data, partai-partai terkorup di KPK itu PDIP, kedua Golkar, ketiga Demokrat. Sehingga dengan demikian maka wakil-wakil dari DPR yang duduk di MK tentu saja dari partai-partai besar, sehingga conflict of interest dari masing-masing anggota yang sudah disumpah itu tidak bisa dihindari, manusia itu pasti punya conflict interest,” ujarnya. 

“Kami ingin berikan dukungan moral supaya tidak usah takut meskipun dipilih DPR, dipilih partai tidak usah takut, Anda sudah anggota MK, Anda wakil Tuhan di dunia,” tambahnya. (Elhas-harianindo.com)