Jakarta – Terkait isu kesepakatan jabatan demi rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menepis kabar tersebut. Kabar ini muncul setelah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan diisukan bertemu dengan Prabowo. Menurut Johnny, isu tersebut hanyalah sebatas spekulasi.

“Sampai hari ini belum ada pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Informasi yang beredar sifatnya masih hanya spekulasi aja. Belum ada pembicaraan konsesi dan sharing of power baik dengan Demokrat, PAN maupun Gerindra,” kata Johnny pada Rabu (26/06/2019).

Terkait wacana Partai Gerindra yang dikabarkan menyeberang ke koalisi Jokowi, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu berpendapat bahwa seharusnya Gerindra tetaplah menjadi partai oposisi. Menurutnya, jalannya pemerintahan tetap harus diawasi. Peran itulah yang seharusnya diisi oleh Gerindra.

“Bangsa ini juga butuh mekanisme pengawasan yang konstruktif. Gerindra dapat memainkan peran oposisi yang kontributif, tidak harus semua menjadi anggota atau koalisi kabinet,” ungkap Johnny.

Baca Juga: Waketum PAN Prediksi Gugatan Prabowo-Sandi Akan Ditolak MK

Johnny memandang bahwa apabila Gerindra bergabung bersama koalisi pemerintah, maka hal tersebut akan berdampak pada kontrol publik yang melemah dan membingungkan publik.

“Jika semua masuk kabinet maka menjadi kabinet pelangi dan spent of control yang sangat lebar, belum tentu itu baik. Rakyat akan melihat suatu tontonan politik yang membingungkan,” ujar Johnny.

Terlebih, pandangan antara Gerindra dengan Jokowi mengenai pembangunan ekonomi sangatlah kontras. Kelemahan lain apabila Gerindra bergabung dengan pemerintah adalah gemuknya kabinet Jokowi nanti.

“Seperti infrastruktur, tata kelola hutang luar negeri, perpajakan yang progresif terlihat sangat tajam perbedaannya. Bagaimana mau digabungkan dalam tata kelola kabinet? Tentu sangat sulit dan penuh tantangan. Pak Jokowi  tentu berharap kabinet yang efektif dan efisien,” kata Johnny.

“Saat ini saja koalisi KIK sudah terdiri dari 5 parpol, jika perlu ditambah yang satu atau dua cukup tidak perlu seluruhnya. kabinetnya menjadi terlalu lebar, harus mengakomodasi semua kekuatan politik,” imbuhnya. (Elhas-harianindo.com)