Jakarta – Terkait wacana langkah Partai Gerindra yang akan merapat ke Joko Widodo, Mulyadi turut menanggapi. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut tidak sepakat apabila partainya masuk ke koalisi pemerintahan. Seharusnya, Gerindra sebagai oposisi akan lebih efektif apabila ingin menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan.
“Prinsipnya harus ada mekanisme kontrol terhadap jalannya roda pemerintah. Kalau Gerindra masuk dalam koalisi yang mendukung pemerintah, maka sangat besar peluangnya roda pemerintah akan melenceng dari rambu-rambu pemerintah yang melaksanakan undang-undang,” kata Mulyadi pada Jumat (28/06/2019).
“Maka, Gerindra sangat efektif menjadi oposisi kuat yang menjalankan fungsi kontrol tersebut,” sambungnya.
Baca Juga: Arief Poyuono Anggap Gerindra Lebih Baik Gabung Pemerintah
Lebih lanjut, Mulyadi memandang bahwa seharusnya Gerindra menjadi oposisi di parlemen demi sehatnya demokrasi di Indonesia.
“Sudah sewajarnya proses penyelenggaraan bernegara sesuai dengan kaidah demokrasi yang sehat, ada eksekutif, ada legislatif yang salah satu tugasnya mengawasi jalannya pemerintah dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap keluar dari semangat untuk memberikan kesejahteraan, keadilan dan perlindungan bagi bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Mulyadi.
Demi mencegah praktik penyelewengan kekuasaan, Mulyadi menginginkan agar Gerindra mampu memantau dan mengendalikan jalannya pemerintahan.
“Kita tidak ingin kekuasaan diselewengkan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan membahayakan kedaulatan negara,” ucapnya. (Elhas-www.harianindo.com)
