Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduga ada politik uang yang bermain dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta. Partai NasDem meminta PSI tak asal melontarkan rumor dan tuduhan.

“PSI memang kelasnya masih rumor ya. PSI harus sadar bahwa sekarang sudah selesai kampanye, jadi jangan kampanye terus. Jadi mulailah berkarya. Jadi masyarakat diberikan lah hal-hal yang sifatnya pembelajaran politik yang baik, bukan rumor,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, kepada wartawan, Senin (15/07/2019) malam.

Dia memberikan saran kepada kader PSI untuk berbicara terlebih dahulu dengan para elite partainya sebelum melontarkan isu ke publik untuk menghindari salah ucap. Bestari menekankan pentingnya dadbukti terlebih dahulu sebelum melontarkan sebuah tudingan.

Menurutnya, tanpa diminta, KPK akan memonitor proses berjalannya pemilihan wagub DKI. Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest, memang sempat meminta KPK turun tangan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan potensi terjadinya politik uang.

“Ya (harus disertai bukti). Dan jangan mendompleng ketenaran KPK, KPK harus begini. Nggak usah. Semua anggota DPRD kita sudah tahu bahwa KPK melirik itu. Jadi jangan informasi basi terus yang disampaikan PSI. Seakan-akan dia yang paling sadar dengan hal itu. PSI itu LSM apa partai,” kata Bestari.

Soal proses pemilihan wagub DKI, Bestari menargetkan akan ada seseorang terpilih setelah ditentukannya panitia pemilihan (panlih) dan selesainya tata tertib pemilihan. Dia mengatakan hari ini, rapimgab pembentukan tata tertib akan diselenggarakan seusai kemarin tertunda.

“Syarat UU yang jadi ukuran waktu itu adalah ketika panlih sudah diumumkan maka dia cuma punya waktu 30 hari, Maka kita tunggu panlih ini diumumkan dengan persetujuan tatib di paripurna, maka dari situ hitungan 30 hari paling lambat. Dan kita punya komitmen 10 hari kerja selesai. Tidak perlu tunggu 30 hari,” ungkap Bestari yang juga Wakil Ketua Pansus ini.

Sebelumnya, PSI DKI Jakarta mengklaim bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta ‘rawan’. PSI mengaku mendengar kabar ada dugaan politik uang dalam pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno itu.

“PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar,” kata Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Siang tadi Rian bersama sejumlah pengurus PSI lainnya menggelar jumpa pers khusus terkait dengan rumor politik uang dalam pemilihan Wagub DKI ini. Jumpa pers digelar di kantor DPP PSI di Jl Wachid Hasyim, Tanah Abang.

“Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu,” kata Rian. (Hari-harianindo.com)