Jakarta – Terkait namanya yang disebut akan menjabat Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara. Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu, kabar tersebut hanyalah berita lancung belaka.

“Belum ada (pembahasan soal jabatan Menkum HAM). Saya kira susunan kabinet yang beredar di atas adalah hoax,” kata Yusril pada Rabu (17/07/2019).

Sebelumnya, beredar dokumen berjudul ‘Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024’ di internet. Dokumen tersebut menyatakan hasil rapat menghasilkan sejumlah nama sebagai menteri-menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Baca Juga: Partai Politik Berebut Kursi Menteri, JK : “Wajar”

Meski demikian, terdapat sejumlah keanehan dari dokumen tersebut. Dokumen tersebut menuliskan ‘Koalisi Indonesia Maju’. Sementara nama resmi koalisi Jokowi adalah Koalisi Indonesia Kerja. Selain itu, Yusril juga menyebut tidak ada rapat mengenai komposisi menteri di Sentul, Jawa Barat.

“Sebab tidak ada pertemuan di Sentul membahas kabinet antara Pak Jokowi dengan para sekjen partai koalisi seperti ditulis dalam lembaran di atas,” ungkap Yusril.

Politisi Abdul Kadir Karding sebelumnya mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut tidaklah benar. Lebih lanjut, Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin tersebut menegaskan bahwa tidak ada rekomendasi nama-nama menteri di dalam koalisi.

“Itu hoax, saya kira itu hoax. Yang kedua kalau koalisi apalagi TKN tidak akan merekomendasi nama-nama atau tidak akan ikut dalam artian menentukan sepenuhnya menteri-menteri, tugas koalisi itu tugas TKN dalam hal ini itu adalah memenangkan Pak Jokowi-Ma’ruf,” ujar Karding. (Elhas-harianindo.com)