Jakarta- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, memberikan jaminan tidak akan ada lagi diskriminasi apalagi kekerasan terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, China.

Said beranggapan bahwa pemberitaan persekusi yang menimpa etnis Uighur tidak tepat karena pemerintah China memberikan jaminan hak beribadah bagi suku minoritas di negaranya.

Hal itu, katanya, dapat dibuktikan dengan semakin banyak pembangunan masjid di China, terutama di Xinjiang. Ia juga menyatakan bahwa imam-imam di China mendapatkan fasilitas hingga jaminan hidup yang memadai dari pemerintah.

“Sekarang, Islam sudah berkembang dengan baik di China. Pemerintah di sana bahkan memberi perhatian kepada umat Muslim di sana dengan memperbaiki masjid-masjid bahkan lahir ratusan restoran halal,” kata Said usai menghadiri diskusi bedah buku berjudul ‘Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok’ di Jakarta, Rabu (17/07).

Said mengklaim bahwa dirinya juga pernah berkunjung ke Xinjiang pada 2016 lalu. Ia mengaku tidak merasakan diskriminasi dalam menjalankan aktivitas agama saat itu.

“Saya juga pernah ke Xinjiang, masjidnya bagus-bagus sekali. Saya juga menemui teman saya di Chendu, di sana jemaah salat di masjid sampai membeludak ke luar halaman. Saya juga kenal dengan imam masjidnya,” kata Said.

Said bahkan beranggapan bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu ikut campur dengan sejumlah negara Barat untuk melakukan tudingan persekusi etnis Uighur di forum internasional.

“Xinjiang sudah bagus sekali kok. Tidak perlu,” kata Said ketika ditanya apakah pemerintah Indonesia perlu berbuat lebih banyak untuk mengangkat isu Uighur di forum internasional.

Wilayah di barat laut China itu sendiri merupakan rumah bagi jutaan orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya. Selama ini berita yang beredar mereka diduga dibatasi hak-haknya untuk beribadah.

Walau tidak percaya dengan adanya persekusi pada Muslim Uighur di Cina, Said tak memungkiri bahwa ada tempat-tempat penampungan etnis Uighur di Xinjiang yang selama ini diduga komunitas internasional merupakan tempat penahanan layaknya kamp konsentrasi.

Menurut laporan lembaga pemantau hak asasi manusia, seperti Amnesty International pada 2018 lalu, China menahan satu juta etnis Uighur di kam-kamp tersebut secara sewenang-wenang.

Di sana, berita yang beredar bahwasannya para tahanan dipaksa untuk mengamalkan nilai komunisme dan meninggalkan atribut kesukuan mereka. Bahkan, otoritas China juga disebut-sebut tealh melakukan pengekangan hak-hak masyarakat Xinjiang untuk beribadah.

Namun, Said berdalih bahwa orang-orang di dalam kamp tersebut tidak diperbolehkan beribadah.

“Di situ mungkin tidak boleh (beribadah), tapi di luar (kamp) boleh. Pelan-pelan dong, dakwah itu pelan-pelan. Di situ (di kamp) memang mungkin harus betul-betul kerja. Kalau di luar, cari masjid mungkin silakan,” kata Said.

Said juga menyatakan bahwa orang-orang di dalam kamp penampungan diperbolehkan keluar setiap hari Sabtu dan Minggu.

Lebih lanjut, Said memaparkan China sangat terbuka dengan Islam. Ia menyatakan China juga menjadi salah satu negara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina.

“RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China) selalu berpihak ke Palestina di PBB. China jarang menggunakan hak veto dan China bukan penjajah. Ide penjajah itu berasal dari Inggris dan Perancis. China hanya pedagang,” kata Said.

Dalam diskusi yang sama, Atase Pendidikan KBRI Beijing, Yahya Sutarya, juga memaparkan bahwa di Cina ada jaminan untuk kebebasan beragama.

Ia menyatakan sebanyak 15.471 mahasiswa Indonesia di China mayoritas beragama Islam. Mereka, kata Yahya, dapat melakukan kegiatan agama tanpa kendala.

“Kampus-kampus di seluruh China juga menyediakan makanan halal dan fasilitas ibadah. Seluruh masyarakat Muslim dapat beribadah dengan baik dan tenang. Demikian juga perayaan hari-hari raya keagamaan seperti Idul Fitri juga berjalan dengan aman di sini,” tutur Yahya. (Hari-harianindo.com)