JAKARTA – Ketua Umum PSI Grace Natalie bersama 44 kadernya menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/07/2019) sore.

“Memperkenalkan teman-teman semua dan ternyata beliau juga sudah sangat familiar dengan teman-teman yang banyak berperan kemarin jadi jubir TKN, juga sebenarnya dari jaman Pilkada DKI Pak Jokowi juga sudah banyak yang familiar lah dengan orang-orang ini,” ujar Grace Natalie usai bertemu Jokowi.

Grace Natalie tidak berdalih bahwa pertemuan dirinya bersama kader PSI dan Jokowi juga berdiskusi perihal kabinet mendatang dan berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh pemerintah saat ini.

“Tidak detail begitu (bahasa posisi menteri), tapi beliau kurang lebih menyampaikan uneg-uneg, pekerjaan rumah yang belum selesai di periode sekarang, bagaimana di periode kedua butuh lebih banyak keberanian, atau mengeksekusi hal-hal yang sebenarnya sudah diperintahkan, tapi tidak dieksekusi-eksekusi,” tuturnya.

Sementara perihal posisi jabatan menteri, Grace Natalie menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi lantaran hal tersebut merupakan hak preprogatif dari presiden dalam memilih siapa yang berhak menduduki jabatan sebagai menteri.

“Kalau nanti ada yang speknya dirasa cocok oleh kebutuhan pak Jokowi (jadi menteri), kan beliau sudah lihat langsung dan berbincang-bincang, ya kita tunggu, pak Jokowi yang paling mengerti apa yang menjadi kebutuhannya saat ini,” ujar Grace Natalie.

“Kami sebenarnya kalah, tapi rasa menang,” jelasnya di Kantor DPP PSI, Jakarta, pekan ini.

Dengan ambang batas parlemen sebesar empat persen, menurutnya, PSI akan tetap bergerak dan berjuang dari daerah. Pasalnya, Grace mengklaim, data sementara PSI mendapatkan suara di lebih dari 40 daerah.

Jumlah kursi yang anggapnya cukup baik sebagai peserta pemilu dalam kategori baru.

“Kami dapat lumayan kok sementara ini. Ada di 40 kabupaten/kota dan untuk provinsi, ada di atas lima provinsi, kami sudah kantongi,” ucapnya.

Posisi partai lima tahun ke depan, lanjutnya, akan tetap mendukung dan mengawal kebijakan Joko Widodo apabila tetap terpilih menjadi presiden. Pihaknya percaya dan sudah menyepakati bahwa ada perbaikan di era pemerintahan Jokowi.

Bukan tanpa evaluasi, PSI memiliki program untuk meningkatkan standar kepedulian masyarakat terhadap anggota dewan dari PSI yang terpilih.

Grace memaparkan bahwa pihaknya akan membawa anggota dewan dari PSI seperti halnya pekerja di peusahaan swasta.

Semua berdasarkan kinerja dan penilain. Ia membeberkan, akan ada sistem dari aplikasi ponsel yang dapat memecat anggota dewan dari PSI.

“Ada sanksi pemecatan ‘by sistem’. Jumlah ketidakhadiran lebih dari 10 persen per bulan, pecat. Penilaian dari masyarakat yang terus kurang dan tidak naik-naik, ya pecat. Itu sudah di aplikasinya sendiri,” kata dia. (Hari-harianindo.com)