Jakarta – Terkait wacana Traveloka dan Tokopedia yang akan merambah bisnis umroh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak keras. Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu, keterlibatan kedua perusahaan besar tersebut akan berpotensi mematikan sejumlah usaha travel umroh milik masyarakat.

“Ibarat ada gelombang besar tsunami, Tokopedia dan Traveloka, maka gampang dihitung bahwa musibah itu akan menimbulkan kerugian masyarakat. Sementara biro umroh yang kecil-kecil itu bakal tergulung dan terguling dihempas ombak besar. Hanya travel besar yang bisa bertahan,” ujar Khatibul pada Jumat (19/07/2019).

Politisi Partai Demokrat tersebut juga menegaskan bahwa setiap usaha bisnis umroh dan haji harus mematuhi UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagai landasan hukum usaha mereka.

“Entitas bisnis yang terkait dengan haji dan umroh harus tunduk pada ketentuan di UU No 8 Tahun 2019. Tidak ada pengkhususan aturan di bisnis ini,” kata Khatibul. 

Terkait undang-undang tersebut, Khatibul berargumen bahwa entitas perusahaan unicorn tersebut tidak dijelaskan di UU No 8 Tahun 2019. Sehingga kepastian hukum mereka masih tidak jelas untuk terlibat di bisnis umroh.

“Apalagi payungnya cuma sekadar nota kesepahaman antarnegara. UU No 8 Tahun 2019 tidak memberi ruang penyelenggara perjalanan ibadah haji dengan basis digital. Ini yang dilupakan oleh pemerintah saat memfasilitasi dua unicorn tersebut,” papar Khatibul.

Politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua PP GP Ansor tersebut menyebutkan banyak aspirasi dari para pelaku bisnis travel terkait wacana keterlibatan Traveloka dan Tokopedia. Mereka mengaku resah dengan nasib mereka apabila kedua perusahaan tersebut ikut bermain di ranah umroh.

“Teman-teman pemilik biro travel ini kan tidak sedikit dari kalangan NU, mereka gelisah atas rencana pemerintah ini. Artinya apa, pemerintah tidak pernah mengajak bicara dengan stakeholder, termasuk DPR,” kata Khatibul. 

Demi kebaikan semua pihak, Khatibul meminta agar pemerintah membahas persoalan ini bersama dengan sejumlah pihak yang terkait.

“Opsinya, pemerintah mengurungkan rencana tersebut sembari duduk bersama dengan seluruh stakeholder, cari jalan keluar dan siapkan regulasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil,” ucap Khatibul. (Elhas-harianindo.com)