Jakarta – Wiranto mengemukakan Eks HTI yang memiliki [aham anti pancasila harus dibubarkan. HTI memiliki ideologi khilafah yang diusungnya dinilai bertentangan dengan Pancasila. Meskipun HTI sudah bubar, pemerintah akan terus mengejar siapa pun yang masih turut menyebarkan paham khilafah.

“Organisasi itu dibubarkan karena pahamnya. Ideologinya, visi-misinya sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Kalau individual atau mantan-mantan anggotanya beraktivitas tetapi aktivitasnya masih melanjutkan paham-paham yang anti-Pancasila, anti-NKRI, ya masuk ke ranah hukum. Harus kita hukum,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Wiranto menyatakan bahwa HTI sebagai organisasi sudah tidak perlu diperdebatkan. Sebab, HTI sudah secara resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang. HTI dibubarkan sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

“Tetapi kalau aktivitasnya eks HTI melanjutkan aktivitas melalui aktivitas yang normatif, silaturahim, kemudian bakti sosial, mengadakan serangan-serangan yang mengarah kepada masalah akhlak dan moral, lalu tidak membicarakan masalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, itu silakan saja, nggak ada masalah sebagai warga negara,” tuturnya.

HTI memuat regulasi yang mengatur sanksi untuk eks PKI. Menurut Wiranto ada regulasi yang mengatur sanksi buat eks PKI, perlakuan berbeda justru diterima eks HTI. Padahal kedua organisasi tersebut ditengarai sama-sama ingin mengganti ideologi Pancasila. (NRY – harianindo.com)

hti #wiranto #harianindo