Jakarta- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melayangkan surat permohonan penyitaan sejumlah aset milik lima petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah dijatuhi vonis dengan membayar denda sebesar Rp30 Miliar.

Denda ini harus dibayar oleh lima petinggi PKS berhubungan dengan kasus pemecatan sepihak terhadap Fahri oleh partai yang melambungakn namanya. Permohonan penyitaan aset ini dilayangkan oleh Fahri melalui Kuasa Hukumnya, Mujahid Latief kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Suratnya telah kami ajukan. Agar tidak lagi menunda pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung itu adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Mujahid di PN Jakarta Selatan, Senin (22/07).

Lima petinggi PKS tersebut diantaranya Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, Abdul Muiz Saadi, Surahman Hidayat, dan Abdi Sumaithi.

Mujahid memaparkan ada beberapa aset yang diajukan pihaknya untuk dilakukan penyitaan. Berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak yang tersebar di beberapa titik tempat.

Aset itu ada yang berupa rumah dan bangunan, kendaraan bermotor, hingga tanah milik kelima petinggi PKS tersebut.

“Saya bilang ada rumah dan bangunan, ada kendaraan. Aset bergerak maupun tidak bergerak. Kalau dijelaskan detail khawatir nanti pihak-pihak itu ada upaya mengamankan,” katanya.

“Ada di Kemang, ada juga di Tangerang, di sekitar Jabodetabek. Karena ada yang pernah jadi ketua MPR, Wakil Ketua DPR, ada yang jadi Ketua DPR kan,” lanjut Mujahid.

Pengajuan eksekusi ke Pengadilan Jakarta Selatan diajukan Fahri menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang memberikan intruksi terhadap PKS untuk membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi senilai Rp 30 miliar.

Eksekusi penyitaan itu menurut Mujahid bisa dilakukan pasca proses verifikasi dari tim Pengadilan Jakarta Selatan. Verifikasi itu dilakukan guna melakukan pembuktian bahwa barang yang diajukan untuk dilelang adalah barang milik termohon.

Jika sudah terbukti barang tersebut milik termohon maka lelang bisa segera dilakukan hingga terkumpulah dana sejumlah Rp30 Miliar yang kemudian harus diberikan kepada Fahri Hamzah.

“Secara prosedur kita ajukan surat, nanti pengadilan verifikasi barangnya benar milik termohon atau tidak. Kalau sudah, nanti akan dilakukan pelelangan untuk sampai pada putusan sejumlah Rp30 miliar,” katanya.

Pihaknya pun mengharapkan bahw perselisihan ini dapat segera diselesaikan lantaran dianggap sudah terlalu lama berjalan sejak putusan terakhir dari Mahkamah Agung memenangkan Fahri Hamzah. Namun pihak-pihak yang diputus harus membayar denda justru belum menunaikan kewajibannya.

“Harapan kami harus segera dieksekusi. Ini sudah selesai dari dulu. Kalau boleh saya istilahkan ini ada pembangkangan terhadap putusan pengadilan,” katanya. (Hr-harianindo.com)