Jakarta – Polri siap menjerat kejahatan fintech ilegal berdasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terdapat enam kategori tindak pidana yang berkaitan dengan fintech ilegal. Mulai dari penyadapan data, penyimpanan data pribadi hingga illegal access.

“Pertama, penyadapan data; kedua, penyimpanan data pribadi; ketiga, pengiriman gambar porno dan ini mengarah juga ke pencemaran nama baik; keempat, pengancaman; kelima, manipulasi data; dan yang keenam, illegal access,” terang Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (02/07/2019).

Rickynaldo menyatakan tidak dapat secara maksimal mengendalikan berkembangnya fintech ilegal. Hal tersebut terjadi karena hampir sebagian besar server aplikasi fintech ilegal berada di luar negeri.

“Khusus untuk fintech ilegal, kami tak bisa mengantisipasi dengan maksimal karena hampir sebagian besar, banyak server-servernya yang ada di luar negeri. Di Indonesia hanya 20 persen,” ucap Rickynaldo.

Menurut Rickynaldo umumnya fintech ilegal akan berulah ketika peminjam tak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

“Masalah muncul setelah jatuh tempo lewat itu peminjam gagal bayar. Mulailah muncul tindak pidana yang dilakukan desk collector, kalau di dunia nyata disebut debt collector,” tutur dia.

Rickynaldo mengungkap bahwa kejahatan yang diduga fintech ilegal merupakan delik aduan. Dia meminta masyarakat yang merasa menjadi korban untuk melapor ke polisi.

“Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat melaporkan entitas tersebut ke kepolisian Republik Indonesia apabila ditemukan unsur pidana,” kata Tongam. (NRY-harianindo.com)