Aceh Jaya – “Kami malu punya bos eksekutif pornois”. Demikian tertulis pada spanduk yang dibentangkan mahasiswa di Bundaran Simpang Lima, Kota Banda Aceh, Rabu sore (07/08/2019).

Di sebelah kanan kalimat terdapat foto seorang pria yang wajah diberi tanda silang dengan mengenakan peci. Dua orang mahasiswa tampak mengenakan topeng berwajah sama seperti pria tadi.

Seseorang berteriak menggunakan pelantang. Kata “marwah” dan “pejabat” terdengar beberapa kali, bahkan perkataan tersebut diulang oleh selanjutnya.

“Walaupun ancaman begitu besar kami tetap bergerak,” pekik seseorang di antara mereka.

Belasan mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Peduli Aceh Jaya (MPAJ) sedang melakukan aksi unjuk rasa. Dengan tuntutan untuk mendesak Bupati Aceh Jaya, Teuku Irfan TB, turun dari kedudukannya.

“Mundur secara terhormat,” tegas penanggung jawab aksi, Yulinal Zahri (28), Rabu malam.

Tuntutan itu merupakan buntut menyebarnya isu dugaan Irfan telah melakukan perbuatan tidak bermoral. Nama Irfan dituding-tuding ada di dalam laporan N (21), mahasiswi yang diduga mendapat perlakuan barbar dari sang bupati.

N melayangkan laporan atas dugaan pelecehan seksual yang dialaminya ke Polda Aceh pada 15 Juli lalu, dan mulai dimintai keterangan oleh penyidik pada 1 Agustus lalu. Ia saat itu didampingin oleh kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

N mengaku di dalam mobel pribadi terduga dipaksa untuk melakukan tindakan tak senonoh di kawasan parkir Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (SIM) pada 2018 lalu. N juga dipaksa melihat aksi “coli” atau matsurbasi sang terduga pelecehan seksual melalui panggilan video selang beberapa minggu kemudian.

Korban berinisiatif untuk mengambil tangkapan layar saat terduga mempertontonkan aksinya. Hasil tangkapan layar tersebut dapat menjadi bukti apakah yang dimaksud N adalah Bupati Aceh Jaya itu atau bukan. Namun, belum diketahui apakah salinan tangkapan layar tersebut ada di tangan penyidik atau tidak.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono saat ditanyai wartawan terkait hal tersebut memilih untuk bungkam dengan dalih yang tidak jelas.

Aksi unjuk rasa MPAJ diharap menjadi pecutan bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan. Masalah ini dianggap telah menyangkut nama baik kabupaten di satu sisi, dan provinsi di sisi lain.

Yulinal menekan lembaga dewan kabupaten setempat membentuk panitia khusus (Pansus). Hasil temuan tim pansus menjadi dasar pemakzulan jika yang dilakukan Irfan TB terbukti benar adanya.

Pihaknya menghimbau semua pihak untuk benar-benar mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Selain itu, mewanti-wanti institusi kepolisian agar berlaku terbuka dan adil, lantaran publik memiliki hak untuk tahu.

“Jadi, mohon dipublikasi ke masyarakat,” pintanya.

Sementara itu, Irfan berdalih bahwa pelaku pelecehan seksual yang dilaporkan N adalah dirinya. Ia berdalih pria berinisial I yang disebut-sebut salah seorang pejabat tinggi itu bisa siapa saja.

“Dalam laporan lidik polisi yang beredar, kan, disebut-sebut inisial. Dan saya sendiri tidak tahu. Dan kalau pun itu ditujukan ke saya. Saya pun merasa tidak pernah melakukan seperti itu, yang dituduhkan,” jawab Irfan, Senin malam (05/08/2019).

Kuasa Hukum N, Safaruddin, menyatakan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebelum polisi menetapkan tersangka. Safar tidka ingin menuding terlalu dalam jika yang ditudingnya adalah ternyata pejabat publik.

“Siapa-siapa kita, kan, belum tahu. Nanti orang enggak terima, orang enggak bersalah, namanya tercemar, sudah risikonya ke kita, kan?” kata Safar, Senin sore. (Hr-harianindo.com)