Jakarta- Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) berencana mengadakan aksi demonstrasi saat Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di gedung DPR/MPR Jumat (16/08). Gebrak ingin menyuarakan tidak terimanya terhadap revisi Undang-Undang Ketenegakerjaan.

Pengurus Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), yang berada di bawah payung Gebrak, Akbar Rewako mengungkapkan bahwa dirinya akan memboyong massa dari luar Jakarta pula.

“Benar, kalau di Jabodetabek ditambah Bandung kita khususkan di Gedung DPR/ MPR. Estimasi massa sekitar 5 ribuan,” ujar Akbar Rewako, Selasa (13/08).

Akbar beranggapan bahwa revisi undang-undang tersebut disinyalir sangat erat dengan kepentingan para pengusaha saja. Terdapat beberapa poin yang menjadi keberatan buruh dalam revisi UU Ketenagakerjaan. Seperti pengupahan, fleksibilitas dalam hal jam kerja, hingga wacana pengurangan kewajiban pesangon bagi karyawan yang mengalami PHK.

“Salah satu permintaan pengusaha terhadap pemerintah adalah karena pesangon. Kita membaca atau menduga bahwa pesangon itu akan dihilangkan. Dihilangkan atau dikurangi yang jelas merugikan buruh,” ujarnya.

Rencana pemerintah untuk mengubah UU Nomor 13 tahun 2003 itu juga mengatur jam kerja para buruh agar semakin fleksibel. Akbar beranggapan bahwa buruh bisa bekerja lebih lama atas perintah atasan jika UU tersebut direvisi.

“Jadi, jam kerja akan semakin difleksibelkan. Yang saat ini 7-8 jam sehari, nanti di revisi itu akan difleksibelkan mengikuti revolusi 4.0. Itu buruh-buruh bisa kerja lebih lama mengikuti pengusaha,” kata Akbar.

Ilhamsyah, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyatakan bahwa demonstrasi nanti merupakan teguran awal pada DPR dan pemerintahan Jokowi agar tidak melakukan revisi terhadap UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika tidak diterima, ia mungungkapkan, akan muncul penolakan yang jauh lebih besar.

“Kalau seandainya pemerintah Jokowi merevisi UU 13/2003, sama saja ia membangunkan macan yang sedang tidur bagi kaum buruh karena revisi itu mengancam semua pekerja, termasuk karyawan tetap yang selama ini nyaman,” jelas dia.

Ada pun sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gebrak antara lain KPBI, KASBI, KSN, SGBN, Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, Jaringan Komunikasi SP Perbankan, Sekolah Mahasiswa Progresif.

Kemudian Pergerakan Pelaut Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), AKMI, Perempuan Mahardhika, LMND-DN, dan Konsorsium Pembaruan Agraria. (Hr-harianindo.com)