Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa akan menghormati putusan Mahkamah Agung yang menyetujui uji materi atas Peraturan Daerah soal penutupan jalan bagi PKL.

“Tentu kami menghormati putusan pengadilan,” kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis 15 Agustus 2019.

Isi perda tersebut menjadi polemik dalam uji materi adalah pada pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 terkait dengan Ketertiban Umum yang memperbolehkan penggunaan jalan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima atau PKL.

Anies mengungkapakan bahwa akan melihat putusan tersebut terlebih dulu untuk implementasi ke depannya. “Nanti kita lihat implementasinya seperti apa,” ujarnya.

Mahkamah Agung menerima uji materi terhadap Pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 yang menjadi dasar gubernur untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, agar PKL bisa berjualan di atasnya.

Proses penutupan jalan ini sempat memantik permasalahan dan menuai protes mulai dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya hingga para sopir angkot. Anies akhirnya membuka Jalan Jatibaru setelah menyelesaikan pembangunan skybridge pada Oktober 2018.

William Aditya Sarana sebagai penggugat menyatakan bahwa putusan MA itu adalah pukulan keras bagi Anies agar dapat menertibkan pedagang yang selama ini berjualan di trotoar dan jalan, tidak hanya di Tanah Abang. “Harapan saya Gubernur DKI Jakarta tidak bisa lagi berlindung di balik pasal ini,” ungkapnya.

Menurut William yang juga caleg PSI itu, penggunaan jalan untuk lapak usaha PKL menimbulkan kerugian besar terhadp kepentingan umum, yaitu para pejalan kaki dan kendaraan umum. Selain itu, membiarkan PKL berjualan di jalan dan trotoar diklaim sama dengan menumbuhkan premanisme. (Hr-harianindo.com)