Jakarta – Mengenai perkembangan rencana pemindahan Ibu Kota, politisi PKS memandang bahwa pemerintah harus melibatkan DPR RI. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal merasa bahwa ada prosedur yang harus ditaati pemerintah.

“Kelihatannya pemerintah berjalan sendiri. Secara kelembagaan kurang sehat kalau DPR hanya jadi tukang stempel, ini demi kebaikan bersama,” ujar Mustafa pada Minggu (25/08/2019).

Ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota baru disahkan. Mustafa menyebut pentingnya kajian mengenai tata ruang, keuangan, hingga sumber daya manusia secara lengkap.

Baca Juga: Pengamat Menyebut Wacana Pemindahan Ibu Kota Sudah Ada Sejak Era Soekarno

Di luar masukannya tersebut, anggota DPR RI Komisi X itu mengapresiasi langkah pemerintah yang memilih Kalimantan sebagai lokasi Ibu Kota baru. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap kawasan tersebut.

Mustafa tetap menggarisbawahi pentingnya koordinasi dengan lembaga legislatif nasional tersebut. Karena itulah, ia meminta agar pemerintah segera membicarakan masalah ini dengan DPR RI.

“Pemerintah harus saling terkoordinasi. Jangan buat masalah yang tidak perlu. Dengan DPR RI belum ada pembicaraan sama sekali,” ujar Mustafa. (Elhas-harianindo.com)