Jakarta – Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan dengan tegas bahwa permintaan kepada pemerintah agar membubarkan Banser NU (Nahdlatul Ulama) bukan berasal dari dirinya.

Ia berdalih bahwa permintaan itu terdapat dalam pon-poin dari masyarakat Papua yang dinyatakan ketika dia datang ke Papua beberapa waktu lalu.

“Itu bukan pernyataan saya. Itu pernyataan masyarakat di Sorong, tolong dipahami secara baik,” ujar Yorrys, Ahad, 25 Agustus 2019.

Barisan Ansor Serbaguna (Banser) adalah badan otonom di bawah Gerakan Pemuda Ansor NU.

Yorrys, anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih dari Papua, datang ke Sorong, Papua Barat, saat aksi bentrok terjadi guna meredam tensi amarah masyarakat.

Sejak pekan lalu kerusuhan pecah di sejumlah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat lantaran terjadi penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 dan Malang sehari sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Yorrys Raweyai memaparkan, dia mendapat tujuh poin tuntunan masyarakat Sorong. Selain meminta pembubaran Banser, mereka juga berharap Presiden Joko Widodo datang secara langsung ke Papua guna mengusut permasalahan yang disebabkan insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang.

“Itu pernyataan yang dibacakan waktu (masyarakat Sorong bertemu) dengan Menko Polhukam dan (pernyataan itu) dibagikan ke semua. Jadi (pemintaan pembubaran Banser) bukan dari saya.” bebernya.

Kerusuhan di sejumlah daerah di Papua memang dipantik insiden di Surabaya dan Malang, pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu. Saat itu, sejumlah mahasiswa di Surabaya mengalami aksi diskriminasi yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan dan ormas. (Hr-harianindo.com)