Jakarta – Mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak menerima rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Penolakan terhadap gagasan Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu terekam dalam survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM).

Dalam survei IDM yang diselenggarakan pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu, terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara, mengungkapkan, 94,7 persen ASN tidak menyetujui ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan.

Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo dalam penjelasan tertulisnya memaparkan, survei dalam bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden ASN, mewakili 800 ribu PNS yang bertugas di pemerintahan pusat.

“Hasilnya sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen setuju, sisanya abstain,” ucap Harly.

Dia menjelaskan bahwa alasan penolakan mereka didapati 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu. Sebab, sarana yang berkualitas banyak di DKI Jakarta.

“Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru,” beber Harly.

Sementara itu ketika ditanyakan bagaimana jika mereka dipaksa pindah bertugas ke ibu kota negara yang baru, maka 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya, 19,8 persen akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu.

Diketahui, Survei yang dilakukan IDM ini menggunakan metode multistage dandom sampling dengan jumlah respondent 1.225, pada tingkat kepercayaan 95 persen dan memiliki margin of error -/+ 2,1 persen. (Hr-harianindo.com)