Jakarta – Dalam pertemuannya dengan 61 perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat, Presiden Joko Widodo menerima sepuluh permintaan dari rombongan tersebut. Salah satunya menyebut soal pembangunan Istana Kepresidenan di Papua. Presiden Jokowi kemudian mengatakan bahwa pihaknya berjanji akan membangun istana di Papua.

Akan tetapi, wacana tersebut dianggap belum kuat urgensinya. Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adrianan Elisabeth mengatakan bahwa selain tidak mendesak, kebijakan tersebut berpotensi menyebabkan daerah lain cemburu.

“Urgensinya apa sih sebetulnya punya Istana di Papua? Menurut saya ya, nanti kalau yang lain minta bagaimana?,” kata Adrianan Elisabeth pada Rabu (11/09/2019).

Baca Juga: Habiburokhman Dukung Jokowi Bangun Istana di Papua

Meskipun di satu sisi, Istana Kepresidenan di Papua bisa dibilang sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan masyarakat Papua terhadap Jokowi, akan tetapi masih ada sejumlah permasalahan yang membutuhkan perhatian lebih.

Atas dasar itulah, Adrianan memandang bahwa anggaran untuk pembangunan istana lebih baik dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih mendesak bagi masyarakat Papua.

“Kenapa sih tidak (mengutamakan) yang urgent, yang basicness? Itu yang diperbaiki, instead of membangun sesuatu yang menurut saya terlalu berlebihan saja sih. Kalau menurut saya (pembangunan istana) tidak ada urgensinya,” ujar Adrianan.

Dikabarkan sebelumnya bahwa Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan rombongan perwakilan masyarakat dari Papua dan Papua Barat pada Selasa (10/09/2019) kemarin. Rombogan tersebut terdiri atas pejabat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga mahasiswa. (Elhas-harianindo.com)