Jakarta – Mayoritas publik Indonesia menentang wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, naiknya biaya iuran hingga dua kali lipat tersebut terasa sangat memberatkan.

Terkait hal tersebut, Direktur Utama BPJS Fahmi Idris memandang bahwa penyesuaian iuran BPJS mendesak untuk dilakukan lantaran jumlah iuran saat ini tak mampu mencapai perhitungan aktuaria.

Selain itu, ia mengatakan bahwa besaran iuran yang dinaikkan tersebut masih dalam batas terjangkau. Alasannya, biaya iuran yang ditanggung masyarakat sebagian besar ditanggung oleh pemerintah.

“Untuk iuran peserta mandiri kelas 3, sebenarnya tidak sampai Rp2.000 per hari. Hampir sama seperti bayar parkir motor per jam di mall. Sama juga seperti ke kamar kecil di tempat-tempat umum,” kata Fahmi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (11/09/2019). 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa iuran untuk peserta mandiri kelas I besarannya hanya sebesar Rp. 5000. Tak lebih mahal daripada sebungkus rokok.

“Bandingkan dengan dana untuk beli rokok per hari yang bisa menghabiskan lebih dari Rp5.000. Beli kopi di kafe sudah pasti lebih dari Rp 5.000,” lanjut Fahmi.

Dengan besaran biaya iuran BPJS Kesehatan yang akan disesuaikan tersebut, masyakarat akan mendapat manfaat kesehatan yang jauh lebih besar. Terlebih, pemerintah sudah menanggung sebagian besar iuran BPJS.

Untuk warga miskin, iuran BPS akan ditanggung dengan APBN. Sementara masyarakat tak mampu yang didaftarkan oleh pemda dijamin oleh APBD. Selain itu, penyesuaian tarif hanya berdampak pada pekerja dengan penghasilan di atas Rp 8 juta hingga 12 juta.

“Salah kalau mengatakan pemerintah tidak hadir menanggung kenaikan iuran. Justru pemerintah sangat luar biasa sudah membantu menanggung iuran untuk rakyatnya.” ujar Fahmi. (Elhas-harianindo.com)