Jakarta – Arsul Sani,selaku Anggota Komisi III DPR RI menyatakan bahwa tidak paham maksud Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo dan dua wakilnya Laode Syarief dan Saut Situmorang saat menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Arsul menilai bahwa pernyataan ketiganya kabur dari segi hukum dan tidak jelas maksudnya.

“Mestinya mereka tegas saja bahwa mereka mundur dan karenanya tidak lagi berwenang menjalankan tugas dan kewenangan yang melekat pada KPK — atau melunakkan statemen mereka bahwa mereka tetap pimpinan KPK yang berwenang mejalankan tugas tapi mohon arahan dan perhatian Presiden terkait persoalan yang merundung KPK,” kata Arsul.

Arsul beranggapan bahwa pernyataan ketiganya menumbuhkan pertanyaan apakah dengan pernyataan tersebut mereka secara hukum masih memiliki atau memegang kewenangan selaku pimpinan dan penegak hukum dari institusi KPK.

“Pernyataan tiga Pimpinan KPK bahwa mereka menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden adalah pernyataan yang obscured alias tidak jelas atau kabur dari sudut hukum,” ujar Arsul.

“Salah satu poin surat pernyataan tersebut bahwa mereka akan bekerja dengan penuh tanggung jawab sampai masa akhir tugasnya. Sanksinya ya moral saja,” pungkas Arsul. (NRY-harianindo.com)